PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. DPRP setuju pasar mama-mama dikelola Pemkot Jayapura
  • Jumat, 31 Maret 2017 — 09:39
  • 453x views

DPRP setuju pasar mama-mama dikelola Pemkot Jayapura

“Untuk pengelolaan pasar itu yang berhak Pemerintah Kota Jayapura karena siapapun tidak berhak untuk biaya pemeliharaan bangunan. Itu biayanya sangat mahal, sehingga pasar akan dikelola Pemkot,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Kamis (30/3/2017). 
Pasar mama-mama Papua di Jalan Percetakan, Kota Jayapura yang baru dibangun – Jubi/Hengky Yeimo 
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi C DPRP yang membidangi ekonomi, Deerd Tabuni mengatakan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Kelompok Kerja (Pokja) Papua dan Pemerintah Kota Jayapura harus duduk bersama soal pengaturan pasar mama-mama Papua. 

Namun demikian, ia menyetujui pengelolaan pasar yang berlokasi di Jalan Percetakan Jayapura ini ditangani Pemkot Jayapura dan diatur melalui peraturan wali kota. 

“Untuk pengelolaan pasar itu yang berhak Pemerintah Kota Jayapura karena siapapun tidak berhak untuk biaya pemeliharaan bangunan. Itu biayanya sangat mahal, sehingga pasar akan dikelola Pemkot,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Kamis (30/3/2017). 

Menurut dia Pemkot, Solpap dan Pojka Papua perlu menjalin komunikasi yang baik agar pengelolaan pasar dilakukan secara optimal. 

“Biar aktivitas pasar berjalan dan untuk dilakukan pendampingan dan pembinaan untuk mama-amam Papua ini bisa berjalan. Bagaimana mereka berjualan, berdagang sesuai pasar modern, maka harus dibangun kamunikasi baik antara ketiga belah pihak,” ujarnya. 

“Kami mengapresiasi Solpap sudah konsisten untuk memperjuagkan aspirasi masyarakat, khususnya mama-mama. Waktu rapat dengan pansus dengan bangunan Solpap mendata mama-mama Papua, bicara sama-sama untuk pengelolaan,” lanjutnya. 

Ia pun mengharapkan pasar yang berdiri kokoh di tengah Kota Jayapura ini dikelola dengan baik, sebab pasar ini dibangun dengan dana APBD dan APBN sebesar Rp 33 miliar. 

Menurut Sekda Kota Jayapura, R.D. Siahay, pengalihan pasar ini ke pihaknya harus disertai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 
Menurutnya beberapa hal dalam IMB yang harus dipenuhi kelompok kerja (Pokja) Papua dan BUMN, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). 
 
“Kami baru sampai pada tataran rekomendasi. Ini yang perlu ada penyelesaian BUMN dan BUMD-nya, terkait IMB harus disertakan juga kepada kami,” katanya. (*)
 

Sebelumnya

DPRP sesalkan pemalangan pasar mama-mama

Selanjutnya

Juru parkir tanpa seragam dan karcis harus ditertibkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua