Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Mamta
  3. 19 kepala distrik ditangkap, masyarakat diminta tenang  
  • Jumat, 31 Maret 2017 — 13:35
  • 1025x views

19 kepala distrik ditangkap, masyarakat diminta tenang  

Asosiasi Kepala Distrik melalui Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yoku mengatakan, pihaknya tak mau berkomentar banyak terhadap persoalan ini.
Surat rekomendasi asosiasi kepala distrik yang diserahkan kepada KPU RI beberapa waktu lalu – Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Sembilan belas kepala distrik ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jayapura setelah mangkir dua kali pasca pemanggilan oleh tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Jayapura.

Hingga kini 16 orang diperiksa dan 3 lainnya belum dimintai keterangan karena sedang sakit.
 
Asosiasi Kepala Distrik melalui Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yoku mengatakan, pihaknya tak mau berkomentar banyak terhadap persoalan ini.
 
Ia pun meminta agar masyarakat tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dirinya bahkan menampik ada keterlibatan ASN dalam proses pilkada kali lalu seperti diberitakan media.
 
“Pemberitaan di media seolah-olah digiring ke arah keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan pilkada yang berpihak kepada calon tertentu. Berita ini digembar-gemborkan. Seolah-olah terjadi kejahatan yang dilakukan ASN, terutama kepala distrik di Kabupaten Jayapura, sehingga kami merasa perlu menyampaikan klarifikasi kepada publik agar masyarakat mengetahui duduk masalah ini. Opini yang sedang dibangun di media sosial, cetak dan elektronik itu tidak seperti demikian,” katanya kepada Jubi di Sentani, Kamis (30/3/2017).
 
Ia menjelaskan, persoalan ini bermula dari surat Asosiasi Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura yang terbentuk pada 2013. Asosiasi ini pun menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal pernyataan sikap berupa penyampaian fakta dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan PSU.
 
Poin-poin dalam surat itu di antaranya, menolak dengan tegas PSU di 236 TPS pada 17 distrik yang tidak berdasarkan aturan dan hasil kajian menyeluruh serta data faktual yang mendukung.
 
Apabila poin tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan, maka sebagai pembina politik pada tingkat distrik pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap konflik horizontal yang terjadi.
 
“Berawal dari surat ini ada salah satu kandidat yang merasa dirugikan dari pernyataan tersebut lalu mengadu ke Panwas Kabupaten Jayapura. Padahal, isi surat pernyataan yang kami sampaikan sangat normatif dan fakta, aturan dan polemik di tengah masyarakat. Namun yang lebih mengherankan lagi seolah-olah surat tersebut disebarkan oleh asosiasi ke masyarakat, padahal surat atau dokumen tersebut sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh DKPP Provinsi Papua,” katanya.
 
Surat tersebut, lanjutnya, ditembuskan kepada lembaga terkait. Pihaknya justru mempertanyakan mengapa surat itu bocor ke tangan kandidat tertentu.
 
“Ini ada indikasi kuat ada keterlibatan pihak lain di dalamnya, sehingga kami berpikir untuk melaporkan balik pihak-pihak yang membocorkan dokumen tersebut sesuai dengan KUHP pasal 113 yang isinya; barangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau memberitahukan atau menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, untuk seluruhnya atau sebagian surat-surat,peta, rencana, gambar yang sifatnya rahasia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” katanya.
 
Budi juga mengaku siap untuk diperiksa sebagai tersangka yang ditetapkan kepadanya.
 
“Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menerima hasil itu dengan enjoy. Biarlah peradilan yang memutuskan apakah bersalah atau tidak, dan saya akan hadir hari Sabtu di Polres Jayapura sebagai warga negara yang baik mengikuti proses pemeriksaan,” katanya.
 
Sebelumnya Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas mengatakan, pihaknya telah memeriksa 16 kepala distrik dan menetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang yang telah dikumpulkan.
 
“Pada hari Selasa kemarin (28/3) telah kami tetapkan 19 kepala distrik ini sebagai tersangka atas barang bukti berupa dokumen yang disebarluaskan kepada masyarakat tentang penolakan terhadap PSU di Kabupaten Jayapura,” katanya. (*)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dishub Kota Jayapura bentuk BLUD  

Selanjutnya

Orangtua harus tanggung jawab terhadap anaknya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe