Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Pemerintah pusat dan Freeport harus pikirkan dampak PHK
  • Jumat, 31 Maret 2017 — 13:42
  • 1231x views

Pemerintah pusat dan Freeport harus pikirkan dampak PHK

“Jika 15 ribu karyawan asli Papua ini di-PHK maka dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian keluarga dan pengangguran akan melonjak,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Kamis (30/3/2017).
Karyawan Freeport – Dok.Jubi.
Hengky Yeimo
Editor : Syofiardi
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) yang membidangi ekonomi, Deerd Tabuni meminta pemerintah pusat dan PT Freeport memikirkan dampak jika mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 30 ribu lebih karyawan Freeport. Sebab, 15 ribu di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP).

“Jika 15 ribu karyawan asli Papua ini di-PHK maka dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian keluarga dan pengangguran akan melonjak,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Kamis (30/3/2017).
 
Menurutnya, jika tawar-menawar antara pihak asing dan Indonesia terus terjadi dan tidak diselesaikan secara baik, maka berdampak buruk bagi Papua dan Indonesia.
 
“Saya yakin akan ada gelombang demo mereka ini akan dicurigai separatis dan kelompok OPM itu jangan sampai terjadi, jika 15 ribu karyawan ini di PHK pemerintah pusat harus berpikir lagi, setelah di PHK 15 ribu karyawan ini mau dikemanakan,” kata mantan ketua DPRP ini.
 
Menurutnya, yang terpenting sekarang bagaimana orang Papua bisa mendapatkan pekerjaan, karena bisa menambah angka penganguran di papua yang sangat banyak. Angka kekerasan juga bisa meningkat karena faktor ekonomi tidak beres.
 
Ketua Dewan Adat Meepago, John Gobay mengatakan, Presiden dan Menetri ESDM Ignasisus Jonan, harus bisa meyakinkan rakyat Papua bahwa ketika Freeport berada di bawah IUPK apa keuntungan yang didapatkan rakyat Papua.
 
“Karena masyarakat sekitar selama ini telah mendapatkan bagi hasil produksi dari PTFI, yaitu dana 1 persen untuk membiayai kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi Papua,” katanya.
 
“Perundingan harus melibatkan pemilik tanah dan perusahaan harus berjalan normal, agar warga Negara Indonesia di Mimika dapat memperoleh haknya sebagai pekerja, dapat bekerja kembali dan pemilik tanah, dapat memperoleh haknya dari bagi hasil 1 persen,” katanya. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Donatus Moiwed berharap karya kriyanya bisa bernilai ekonomi

Selanjutnya

TPID Papua tetapkan program untuk antisipasi inflasi 2017  

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe