PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kedatangan pelapor khusus PBB tak jawab persoalan kesehatan di Papua
  • Jumat, 31 Maret 2017 — 18:38
  • 1898x views

Kedatangan pelapor khusus PBB tak jawab persoalan kesehatan di Papua

"Kedatangan tim ini hanya terfokus di Kota Jayapura saja dan dengan waktu yang singkat, padahal masalah yang sesungguhnya ada di wilayah pegunungan," kata Yunus Wonda kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (31/3/2017).
Pertemuan Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan dengan Forkompimda Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda berpendapat kedatangan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk bidang kesehatan ke Papua, tidak sepenuhnya akan menjawab persoalan kesehatan di Tanah Papua.

"Kedatangan tim ini hanya terfokus di Kota Jayapura saja dan dengan waktu yang singkat, padahal masalah yang sesungguhnya ada di wilayah pegunungan," kata Yunus Wonda kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (31/3/2017).

Menurut ia, seharusnya pelapor khusus PBB bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke wilayah pegunungan untuk melihat langsung pelayanan kesehatan, seperti Pegunungan Papua, wilayah selatan dan wilayah teluk cenderawasih.

"Kalau hanya di kota saja, sampel apa yang mau di ambil dari Kota Jayapura, yang pada umumnya pelayanan kesehatannya sudah bagus. Seharusnya ke daerah pegunungan sana, pelayanan kesehatannya sangat minim," ujarnya.

Dia menambahkan, kasus-kasus kesehatan di Papua harus diangkat terus menerus dan dilaporkan secara detail. Dan Dinas Kesehatan harus memberikan data secara detail ke Pelapor Khusus PBB bidang kesehatan.

"Tim pelapor yang diketuai Dainius Puras ini ingin data yang akurat, bukan asal bicara-bicara saja. Orang luar negeri ini bicara data, berapa angka kematian ibu dan anak, berapa kasus HIV/AIDS dan lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Silvanus Sumule mengakui, pelayanan pembangunan kesehatan di Papua secara umum indikatornya sudah mulai menunjukkan perubahan yang baik.

"Namun kita perlu sadari bahwa pembangunan kesehatan di Papua terlambat kecepatan. Sehingga perlu dipercepat," kata Silvanus.

Ia memberi contoh, walaupun kematian ibu pada tahun 2017 sebesar 380 per 100.000 kelahiran jika dibanding tahun 2013 sebanyak 575 per 100.000 angka kelahiran. Namun jika bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, angka kematian ibu di Papua masih cukup tinggi.

"Selain itu, angka kematian balita masih tinggi di Papua. tetapi jika bandingkan tahun sebelumnya sudah ada kecenderungan mengalami penurunan," ujarnya.

Menurut ia, ada tiga penyebab tingginya kematian ibu di Papua yakni infeksi, pendarahan dan keracunan kehamilan. Penyebab utama kematian ibu karena infeksi kehamilan, tetapi ada juga penyebab tidak langsung yakni kondisi geografis.

"Ini yang kadang-kadang menyulitkan jika ada kasus yang sulit untuk merujuk pasien dari daerah ke kota, apabila kondisi sudah malam tidak mungkin kita lakukan," tutupnya. (*)

Sebelumnya

Komnas HAM Perwakilan Papua akan cek kondisi 3 terdakwa

Selanjutnya

Kaisiepo: Di mana venue PON dibangun, di khayalan?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua