Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. RSF minta Jokowi biarkan jurnalis kerja bebas di West Papua
  • Senin, 03 April 2017 — 07:36
  • 1690x views

RSF minta Jokowi biarkan jurnalis kerja bebas di West Papua

RSF menilai peraturan visa masih saja berlaku represif seperti sebelumnya, dan pejabat imigrasi Papua serta militer masih melanggar wewenang mereka guna menghambar peliputan independen. “Dan pemerintah Jakarta diam saja, tanda setuju,” ujar Benjamin.
Reporter Without Borders untuk kebebasan pers - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Reporters Without Borders (RSF) meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pemilunya agar memberikan izin jurnalis lokal dan internasional bekerja di West Papua tanpa hambatan atau pengawasan.

Hal ini ditegaskan RSF dalam rilisnya 31 Maret 2017 yang diterima redaksi Minggu (2/4/2017), sebagai respon pendeportasian jurnalis Perancis Jean Frank Pierre Escudie dan Basille Marie Longhamp dari The Explorer Network oleh imigrasi Timika atas dasar penyalahgunaan visa 17 Maret lalu.

“Kami ingatkan Presiden Indonesia memenuhi janji membatalkan pembatasan yang menghambat kerja-kerja jurnalis asing di West Papua,” ujar Benjamin Ismaïl, kepala RSF Asia-Pasifik.

“Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei mendatang, namun pihaknya berkali-kali menolak untuk mengeluarkan visa kepada pers, serta jumlah jurnalis yang masuk’ daftar hitam’nya makin meningkat, maka Indonesia semakin jauh dari kualifikasi negeri yang mendukung kebebasan berekspresi dan kebebasan media,” ujarnya.

Padahal, dalam catatan RSF Presiden Indonesia pada Juli 2014 lalu menyatakan akan mengizinkan jurnalis untuk mengunjungi West Papua dengan bebas, sehingga memunculkan harapan bahwa kebebasan media akan mulai hadir di wilayah West Papua.

Namun RSF menilai peraturan visa masih saja berlaku represif seperti sebelumnya, dan pejabat imigrasi Papua serta militer masih melanggar wewenang mereka guna menghambar peliputan independen. “Dan pemerintah Jakarta diam saja, tanda setuju,” ujar Benjamin.

Di bulan Januari 2016, RSF sudah mengecam pemerintah Indonesia yang menolak jurnalis Perancis lainnya  Cyril Payen mengunjungi Indonesia setelah siaran dokumenter France 24  yang dibuatnya tentang West Papua berjudul  “Forgotten war of the Papuas.”

Padahal, reporter berbasis di Bangkok itu sudah mengantongi semua perizinan sebelum berkunjung ke Papua pertengahan 2015 lalu. Penayangan dokumenter itu hingga membuat Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Duta Besar Perancis di Indonesia.

Dua jurnalis Inggris, Rebecca Prosser dan Neil Bonner, bahkan diganjar dua setengah bulan penjara pada 3 November 2015 karena melanggar visa mereka, setelah sebelumnya dipaksa mendekap 150 hari dalam sel sebelum dijatuhi hukuman.

Dua jurnalis Perancis lainnya, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, pada Agustus 2014 ditahan saat mempersiapkan liputan di West Papua. Setelah ditahan lebih dari dua bulan, baru mereka dikenakan hukuman pada 24 Oktober 2014 selama dua setengah bulan penjara atas alasan melanggar UU Imigrasi.

Atas dasar ini, RSF mendudukkan Indonesia di rangking Indeks Kebebasan Pers Dunia ke 130 dari 180 negara.(*)

loading...

Sebelumnya

Terkait masa depan Freeport, MAI bersikukuh: tutup, audit, baru berunding

Selanjutnya

Minyak kayu putih produksi OAP diminati pembeli

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe