Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Penetapan tersangka 19 kadistrik dinilai sarat konspirasi
  • Senin, 03 April 2017 — 08:02
  • 1110x views

Penetapan tersangka 19 kadistrik dinilai sarat konspirasi

Menurutnya, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidik tidak melihat secara komprehensif muatan yang terkandung dalam surat tersebut, dan menginterpretasikannya kata demi kata, dan mengabaikan fakta dan data yang disampaikan mengenai pilkada Kabupaten Jayapura yang menjadi polemik hingga kini. 
Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yoku – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yoku yang diperiksa pada Sabtu (1/4/2017) oleh tim Gakumdu di Polres Jayapura menilai ada konspirasi di balik penetapan 19 kepala distrik (kadistrik) dalam pilkada Kabupaten Jayapura. 

Enam belas dari 19 kadistrik sudah diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam pilkada kali lalu. 

Menurutnya, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidik tidak melihat secara komprehensif muatan yang terkandung dalam surat tersebut, dan menginterpretasikannya kata demi kata, dan mengabaikan fakta dan data yang disampaikan mengenai pilkada Kabupaten Jayapura yang menjadi polemik hingga kini. 

“Jika fakta dan data tersebut kami menyurat atau laporkan ke Polres Jayapura untuk memeriksa Ketua KPU Kabupaten Jayapura itu tidak tepat sasaran. Kita menyurat ke DKPP sebagai bahan masukan terhadap perilaku penyelenggara di lapangan,” katanya melalui keterangan tertulis kepada Jubi, Minggu (2/4/2017). 

“Apakah dalam gelar perkara sebelum penetapan 19 kepala distrik sebagai tersangka mendengarkan pendapat ahli administrasi yang memberikan pendapat mengenai siapa yang berhak (berkompeten) memberikan jawaban/penilaian mengenai surat tersebut? Apakah orang per orang di jalan-jalan dapat memberikan penilaian terhadap surat tersebut, sedangkan surat tersebut ditujukan antar lembaga, sangat rahasia dan bukan untuk dipublikasikan?” lanjutnya. 

Penyidik, lanjutnya, tidak mendalami maksud, tujuan, sasaran dan motif yang melatarbelakangi terbitnya surat pernyataan sikap tersebut, sehingga dinilai prematur untuk menetapkan kadistrik sebagai tersangka.

Disebutnya, ada dugaan konspirasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan target membangun opini publik soal keterlibatan ASN dalam pilkada. 

“Dalam teori konspirasi, setelah masyarakat mutlak memberikan pilihannya 15 Februari 2017 sebagai hak konstitusional warga negara, yang ada hanyalah mafia-mafia yang bergerilya ingin menjegal, terutama pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut,” katanya.  

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pihaknya mengamankan suara masyarakat pada 15 Februari 2017. Mafia-mafia yang bermain dan mempengaruhi oknum-oknum institusi negara dengan menafsirkan aturannya melalui berbagai intrik tidak ditolerir. 

Hingga berita ini ditulis Minggu sore, Kapolres Jayapura AKBP Gustaf Urbinas belum memberikan komentar. Jubi berusaha meminta pendapatnya via SMS, tetapi tak direspons. (*)

loading...

Sebelumnya

KPU tegaskan tetap gelar PSU di 17 distrik 

Selanjutnya

KPU Jayapura dinilai tak taat hukum 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe