PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. KPU Jayapura dinilai tak taat hukum 
  • Senin, 03 April 2017 — 19:45
  • 802x views

KPU Jayapura dinilai tak taat hukum 

Salah satu pemuda Othis Deda mengatakan, KPU melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 17 distrik. Tanggal 22 Februari 2017, Panwas dan Gakkumdu Jayapura menggeledah kantor KPU untuk mengambil sejumlah dokumen seperti Formulir C1, SK KPPS, dan DPT. 
Demo damai yang digelar masyarakat peduli demokrasi di kantor KPU Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Komponen pemuda dan masyarakat adat menilai KPU Kabupaten Jayapura tak menaati hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah ini. 

Salah satu pemuda Othis Deda mengatakan, KPU melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 17 distrik. Tanggal 22 Februari 2017, Panwas dan Gakkumdu Jayapura menggeledah kantor KPU untuk mengambil sejumlah dokumen seperti Formulir C1, SK KPPS, dan DPT. 

“Ini tindakan ilegal yang dilakukan Panwas dan Gakkumdu. Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat memerintahkan untuk membuka kotak suara yang berisi hasil rekapan suara rakyat,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (3/4/2017). 

Ia melanjutkan, pleno perhitungan suara untuk 19 distrik tidak diselesaikan dengan baik dan hanya dua distrik yang dibacakan, yaitu Distrik Namblong dan Kaureh. Lalu pleno tersebut dihentikan karena KPU mendapat rekomendasi Panwas karena banyak pelanggaran di 17 distrik. 

“Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2012 pasal 112 dan UU No. 1 Tahun 2002 pasal 112,” katanya. 

Atas dasar itu, pihak Othis menolak pelaksanaan PSU di 17 distrik. Pihaknya juga meminta agar dibentuk tim independen dan melanjutkan pleno bagi hasil rekapan di 17 distrik. 

“Tanggal 23 Februari keluar rekomendasi Panwas dengan nomor surat 094. Panwas Kabupaten Jayapura-II.2017 berisi, memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU di 263 TPS. Lalu hasil supervisi dan klarifikasi KPU dan Bawaslu Papua ditetapkan 189 TPS yang akan di PSU, terakhir berdasarkan surat KPU RI tertanggal 3 Maret 2017 ada 227 TPS yang harus di PSU. Ini ada apa? Untuk itu, kami menolak dengan tegas PSU di 17 distrik,” katanya. 

Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidi Mokay mengatakan, PSU adalah produk hukum yang telah dikeluarkan dan tetap dilaksanakan. 

“PSU harga mati. Kalau kami tidak melaksanakannya, maka kami akan dikenakan (sanksi) kode etik. Untuk menggagalkan, ya, hanya ada rekomendasi balik dari pihak Panwas, Bawaslu Provinsi dan Pusat. Untuk mengarah ke sana kita juga akan melihat sidang DKPP tanggal 12 April,” katanya. (*)

Sebelumnya

Penetapan tersangka 19 kadistrik dinilai sarat konspirasi

Selanjutnya

Hari pertama, UNBK di SMKN 1 Sentani diikuti 326 siswa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua