Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kejari didesak tahan tersangka dugaan korupsi pelabuhan Depapre
  • Selasa, 04 April 2017 — 20:24
  • 1003x views

Kejari didesak tahan tersangka dugaan korupsi pelabuhan Depapre

"Ini salah bayar. Ini bukan tanah perorangan. Tanah ulayat bersama. Kalau ada yang mewakili, harus ada surat kuasa dari ondoafi. Saya sudah jelaskan itu kepada kejaksaan. Kami minta kejaksaan segera menahan para tersangka," kata Septianus usai demo.
Demo Perwakilan Pemilik Ulayat Pelabuhan Peti Kemas Depapre di Kejari Jayapura - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Jayapura, Jubi - Beberapa perwakilan masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura menahan beberapa tersangka dugaan korupsi kasus pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre. Desakan itu disampaikan perwakilan masyarakat dengan aksi demo damai di Kejari Jayapura, Selasa (4/4/2017).

Salah satu ondoafi Depapre, Septinus Jarisetouw mengatakan, telah terjadi salah bayar ganti rugi ulayat oleh Pemkab Jayapura, 2013 lalu senilai Rp3,68 miliar lebih. Pihak yang menerima pembayaran, tidak mendapat kuasa dari pemilik ulayat.

"Ini salah bayar. Ini bukan tanah perorangan. Tanah ulayat bersama. Kalau ada yang mewakili, harus ada surat kuasa dari ondoafi. Saya sudah jelaskan itu kepada kejaksaan. Kami minta kejaksaan segera menahan para tersangka," kata Septianus usai demo.

Menurutnya, ada empat marga yang harusnya menerima ganti rugi yakni marga Jarisetouw, Soumilena, Demetouw, Danya dan Somiso. Selain itu, selama proses pengadaan tanah hingga pembayaran, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

"Belum ada surat pelepasan dari adat kepada pemerintah. Pemerintah daerah dengan kekuasan mereka langsung merusak laut," ujarnya.

Kata dia, pihaknya tidak menghalangi pembangunan, namun hak masyarakat adat harus diperhatikan. Apalagi dampak dari pembangunan peti kemas itu, terumbu karang dan laut rusak. Masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Ia menilai, salah bayar ini terjadi karena pemkab Jayapura tidak bekerja maksimal. "Pemkab harus bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran 2013 ini. Harus dijelaskan kepada masyarakat. Kami minta pemerintah mengklarifikasi masalah ini. Ini pemerintah terlibat," katanya.

Sementara Kepala Seksi Intel Kejari Jayapura, Lucas J. Kubela mengatakan, lambannya penanganan kasus ini lantaran jaksa yang menanganinya sibuk dalam pelaksanaan Pilkada. "Semoga pekan depan kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Ada tiga tersangka dalam kasus ini yang akan menjalani pemeriksaan. Namun satu di antaranya sudah meninggal dunia," kata Kubel.

Pada 2013, Pemkab Jayapura membayarkan senilai Rp3.068.150.000 kepada pihak yang mengklaim pemilik ulayat. Selain salah bayar, diduga ada penggelembungan dana dalam ganti rugi tersebut. Perwakilan pemilik ulayat tidak hanya menggelar aksi di Kejari Jayapura, namun juga di halaman Polda Papua. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Igir Alqatiri: Pokja Papua seperti pahlawan kesiangan

Selanjutnya

Dikunjungi Dubes Belanda, Kantor SKPKC Fransiscan didatangi intel pada malam hari

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe