TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. DPRD: Penutupan sekolah bukan hak Disdikbud
  • Rabu, 05 April 2017 — 11:55
  • 593x views

DPRD: Penutupan sekolah bukan hak Disdikbud

“Sekolah-sekolah yang dimaksud tersebut kebanyakan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di sana, uang Otsus yang dikucurkan untuk pendidikan untuk anak-anak Papua bukan untuk semua orang, pemerintah harus perhatikan hal ini,” ujarnya.
Suasana proses belajar-mengajar di SD Yapend 45 Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
[email protected]
Editor : Syofiardi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura Mariana Kabey mengatakan, penutupan sekolah yang tidak memenuhi standar bukan kewenangan Disdikbud Kota Jayapura. Disdikbud, katanya, mempunyai tugas untuk melakukan pembenahan terhadap sekolah-sekolah yang dianggap tidak memiliki kriteria tersebut.
 
“Kepala Dinas tidak berhak untuk tutup-menutup sebuah sekolah, dia yang mempunyai tugas untuk memperbaiki itu, untuk apa ditutup? Kita kekurangan sekolah kok, sekolah yang ada saja sudah penuh dan kini kita lagi dipusingkan untuk membangun sekolah namun tidak memiliki lahan,” katanya baru-baru ini.
 
Ia menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura I Wayan Mudiyasa sebelumnya yang akan mencabut izin operasi sejumlah sekolah yang tidak memenuhi standar pendidikan. Di antara standar adalah jumlah guru, jumlah ruang kelas, dan jumlah siswa.
 
Karena itu, kata Kabey, DPRD Kota Jayapura menyarankan sekolah yang telah ada dilakukan pembinaan dan direhab agar gedung sekolah tersebut bisa bagus seperti sekolah lainnya. Dan itu butuh dukungan semua sektor.
 
“Sekolah-sekolah yang dimaksud tersebut kebanyakan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di sana, uang Otsus yang dikucurkan untuk pendidikan untuk anak-anak Papua bukan untuk semua orang, pemerintah harus perhatikan hal ini,” ujarnya.
 
Terpisah, I Wayan Mudiyasa mengatakan sudah melakukan pembenahan sekolah-sekolah yang di-warning untuk mencapai standar yang sudah ditentukan.
 
“Warning itu bukan berarti kami tidak memperhatikan sekolah tersebut, kami selalu memberikan masukan agar sekolah tersebut juga bisa sama dengan sekolah lain yang ada di Kota Jayapura, apresiasi besar kami berikan kepada Yayasan Pendidikan (Yapend) 45 yang sudah mau berbedah sehingga paling tidak memenuhi kriteria yang ditentukan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Sekolah minta orangtua dukung anaknya hadapi UNBK

Selanjutnya

SMAN 2 Jayapura borong juara OSN 2017

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat