Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Sejumlah perusahaan kayu di Papua Barat kecewa, ini alasannya
  • Rabu, 05 April 2017 — 17:56
  • 1382x views

Sejumlah perusahaan kayu di Papua Barat kecewa, ini alasannya

“Semua (kayu) masih di hutan, baik yang RKT tahun 2016 belum bisa keluar karena belum mendapat izin resmi dari pemerintah provinsi tentang pengiriman kayu,” kata satu staf perusahaan kayu PT Hanurata Unit III, Untung, kepada Jubi di Kaimana, Selasa (4/4/2017)
Penampungan kayu di Nabire, Papua, 13 Oktober 2008. Greenpeace mengumumumkan bukti kegiatan ilegal terus berlangsung di sebuah HPH yang ijinnya dibekukan di daerah Kaimana, Papua Barat – Jubi/greenpeace.org
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kaimana, Jubi – Sejumlah perusahaan kayu yang beroperasi di Provinsi Papua Barat mengaku kecewa karena belum adanya surat izin dari gubernur setempat untuk mengirim kayu log keluar daerah. 

“Semua (kayu) masih di hutan, baik yang RKT tahun 2016 belum bisa keluar karena belum mendapat izin resmi dari pemerintah provinsi tentang pengiriman kayu,” kata satu staf perusahaan kayu PT Hanurata Unit III, Untung, kepada Jubi di Kaimana, Selasa (4/4/2017)

Berdasarkan informasi pihaknya, kayu gelondongan sudah keluar dari daerah dalam bentuk kayu olahan. 

“Berapa besar biaya untuk kita buat industri playwood? Contoh di Kooy (kampung) saja sudah tutup, karena biaya oprasionalnya lebih besar. Bukan itu saja, kalau alatnya rusak itu pesannya kalau ada di Indonesia syukur, tetapi biasanya pesan dari luar,” katanya. 

Meski demikian, pihaknya mendukung apapun kebijakan pemerintah daerah setempat. 

Koordinator Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat perwakilan Kaimana, F.I. Lawalata mengatakan, sesuai aturan yang berlaku kayu yang boleh dikirim keluar Papua dan Papua Barat harus dalam bentuk kayu olahan. 

“Sebenarnya kalau bilang ini dan itu, itu hanya alasan pihak perusahaan. Waktu yang diberikan untuk perusahaan HPH mendirikan industri di daerah itu sudah lama. Jadi, itu alasan mereka,” katanya. 

Lawalata berharap semua perusahaan HPH yang beroperasi di daerah-daerah menaati aturan yang berlaku. 

Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Laut Kaimana, Markus Komendong mengaku pihaknya tak menandatangani permohonan izin berlayar dari perusahaan kayu sebelum ada izin resmi dari Dinas Kehutanan. 

Pada Desember 2016 ada perusahaan yang mendatangi pihaknya soal belum adanya dokumen dari instansi terkait karena semua kayu log yang mau dikirim keluar tahun 2017 dilarang. 

“Saya katakan kami pada prinsipnya tidak pernah menghambat proses keberangkatan dan tidak akan mempersulit dokumen izin berlayar, asalkan dokumen lengkap, termasuk ada surat dari instansi terkait yang mengatakan muatan tersebut tidak bermasalah,” katanya. (Jacob Owen)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

UN hari pertama di SMK YPK Efata diikuti 117 siswa

Selanjutnya

LP3BH Manokwari dukung langkah hukum pencemaran nama baik 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe