Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. LP3BH Manokwari dukung langkah hukum pencemaran nama baik 
  • Rabu, 05 April 2017 — 17:59
  • 1510x views

LP3BH Manokwari dukung langkah hukum pencemaran nama baik 

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy dalam keterangan yang diterima Jubi di Sorong, Selasa (4/4/2017) mengatakan, pasal 43 UU No.21/2001 tentang Otsus Papua mengamanatkan penguatan pada posisi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. selain itu diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2). 
Masyarakat adat Biak Kabupaten Raja Ampat ketika menggelar tikar adat untuk menuntut penyelesaian pencemaran nama baik wakil bupati Manuel Piter Urbinas – Jubi/Niko MB 
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sorong, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung langkah Dewan Adat Papua (DAP) penyelesaian hukum dan adat soal dugaan pencemaran nama baik Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas. 

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy dalam keterangan yang diterima Jubi di Sorong, Selasa (4/4/2017) mengatakan, pasal 43 UU No.21/2001 tentang Otsus Papua mengamanatkan penguatan pada posisi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. selain itu diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (2). 

“Di samping itu Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UN Declaration on Indigenous Peoples Rights) pasal (3) dan (4) yang memberikan jaminan hukum bagi keberadaan masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Byak Betew Raka Ampat yang merupakan komunitas asal etnis dari Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas,” katanya.

Karena itu, LP3BH mendesak Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati untuk bersikap ksatria dalam mengakui tindakan pelanggaran adat-istiadat orang asli Papua, khususnya adat suku Byak, dan mengakui serta meminta maaf sesuai putusan Dewan Adat Byak, 19 Maret 2017. 

Sekretaris Dewan Adat Biak, Gerald Kafiar mengatakan, pihaknya telah menggelar sidang adat dan menunggu jawaban Bupati Faris Umlati untuk menyelesaikan persoalan itu. 

“Apalagi ini merupakan pelecehan terhadap orang asli Papua dan nama baik suku Biak,” kata Gerald. (*)

loading...

Sebelumnya

Sejumlah perusahaan kayu di Papua Barat kecewa, ini alasannya

Selanjutnya

Syahbandar Sorong bakal tegur manajemen Marina Express

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe