PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator: Pokja Papua stop jadi "presiden kecil"
  • Kamis, 06 April 2017 — 19:30
  • 1378x views

Legislator: Pokja Papua stop jadi "presiden kecil"

"Pokja Papua kalau tugasnya sudah selesai. Kami berterima kasih. Sebaiknya bubar saja. Ada pekerjaan lain lagi yang mungkin mereka harus lakukan. Tidak perlu intervensi Solpap dan Mama-mama Papua. Seakan mau kuasai pasar,” katanya.
Mama-Mama Papua Ketika Demo Menolak Pokja Papua di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/4/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Mantan Ketua Panja Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua bentukan DPR Papua, 2016 lalu, Natan Pahabol mengatakan, Pokja Papua tidak perlu berlaga menjadi "presiden kecil". Apapun yang akan dilakukan Pokja Papua, berkaitan dengan pasar, harus berkoordinasi dengan Mama-mama Papua dan Solpap.

"Pokja Papua kalau tugasnya sudah selesai. Kami berterima kasih. Sebaiknya bubar saja. Ada pekerjaan lain lagi yang mungkin mereka harus lakukan. Tidak perlu intervensi Solpap dan Mama-mama Papua. Seakan mau kuasai pasar,” katanya.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua itu mempertanyakan pasar itu dibangun untuk siapa? Untuk mama-mama Papua atau orang Jakarta? “Kalau untuk orang Papua biarkan orang Papua yang mengelola sendiri. Sesuai kebutuhan mereka dan konteks yang ada," kata Natan via teleponnya kepada Jubi, Rabu (5/4/2017).

Menurutnya, Pokja Papua tidak bisa membawa konteks dari luar Papua ke Papua. Tidak bisa mengatur, membatasi apa yang boleh dijual dan tidak boleh dijual oleh Mama-mama pedagang asli Papua di pasar mama-mama. Pasar itu untuk pedagang asli Papua. Tempat menjual hasil kebun, hasil panen, hasil buruannya. Bukan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan dari luar.

“Tugas Pokja adalah melaporkan kepada presiden agar presiden atau memberikan mandat kepada kementerian meresmikan pasar mewakili presiden,” ujarnya.

Setelah itu dilimpahkan ke Pemprov Papua, pemprov melimpahkan ke Pemkot Jayapura, dan Pemkot bersama Solpap mengelolah, merawat pasar. Ada pemberdayaan, pengawasan, pendampingan.

“Jakarta punya tugas membangun. Kemudian menyerahkan ke pemerintah daerah untuk dikelalola. Tidak lagi atur pasar, atur harga, atur barang dagangan yang bisa dijual dan tidak bisa dijual," ujarnya.

Sedikitnya, 200an Mama-mama pedagang asli Papua menggelar demo damai di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/4/2017).

Mama-mama yang dikoordinir Solpap mempertanyakan kepentingan apa sehingga Pokja Papua seakan-akan ingin menguasai pasar. Bahkan Pokja akan menggunakan lantai IV pasar sebagai kantor. Tak ada koordinasi dengan mama-mama dan Solpap, yang selama bertahun-tahun mendampingi mama-mama Papua hingga pembangunan pasar terwujud.

Salah satu mama-mama Papua, Yuliana Douw kepada Jubi disela-sela aksi demo mengatakan, menolak keberadaan Pokja dan program-programnya.

"Kami tidak mau. Selama ini Solpap dan anak-anak mahasiswa serta berbagai aktivis lainnya yang memperjuangkan kami. Makanya Pojka harus keluar dari pasar. Pokja jangan seakan-akan mau jual kami. Mau proyekkan kami untuk dapat uang. Padahal selama 15 tahun kami demo. Menuntut pembangunan pasar, tidak ada Pokja," kata Mama-mama Yuliana.

Di tempat yang sama, aktivis Solpap, Franky Warer mengatakan, sejak 2001 hingga kini, Solpap mendampingi mama-mama. Tidak pernah ada Pokja Papua. Namun kini, Pokja Papua tiba-tiba muncul. Ada indikasi Pokja ingin mengambil alih pasar.

"Banyak hal yang Pojka buat, namun tidak mengakomodir apa yang dibutuhkan mama-mama. Sampai sekarang belum berkoordinasi dengan kami dan mama-mama," ujar Franky.

Beberapa fasilitas pasar permanen Mama-mama Papua belum dilengkapi. Namun Pokja memaksa mama-mama segera menempati pasar. Solpap khawatir nantinya ini akan menimbulkan konflik antar mama-mama. Harusnya Pokja duduk membicarakannya dengan Solpap.

Rekan Franky, Cintia Warwe dalam orasinya mengatakan, namanya saja Pokja Papua tapi berkantor di Jakarta. Pikirannya, pikiran orang Jakarta.

"Kenapa kami tolak? Mereka gunakan mama-mama untuk proyek. Mereka buat proposal ke BUMN. Ke pihak lain atas nama mama-mama. Mereka tinggal di hotel selama dua bulan. Mereka mau pakai lantai IV untuk kantor mereka. Kami tolak Pokja dan 24 BUMN. Pasar ini diperjuangkan dengan air mata, darah, keringat dan juga korban nyawa," kata Cintia. (*)

Sebelumnya

Front Mahasiswa sesalkan Polda Papua tak terbitkan izin demo

Selanjutnya

Kadis PU Papua nyagub, Komisi I: Stop kumpul di Papua pakai di tempat lain

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua