TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. UP2KP: demo tenaga kesehatan di Sarmi hanya miskomunikasi
  • Minggu, 09 April 2017 — 18:19
  • 1233x views

UP2KP: demo tenaga kesehatan di Sarmi hanya miskomunikasi

“Kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskemas tidak dilihat dengan jeli oleh Dinas Kesehatan setempat,” katanya Kamis (6/4/2017).
Tim UP2KP mendengarkan penjelasan Kepala Puskesmas Arso Barat drg. Fredy Paranta – Jubi/ist.
Roy Ratumakin
[email protected]
Editor : Syofiardi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Jayapura, Jubi
– Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi UP2KP Gusty Masan Raya menilai, kasus mogok kerja tenaga kesehatan di Keerom dan Sarmi menunjukkan kurangnya komunikasi yang baik antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit dan puskesmas.

“Kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskemas tidak dilihat dengan jeli oleh Dinas Kesehatan setempat,” katanya Kamis (6/4/2017).
 
Selain itu, tambahnya, dua kasus tersebut menegaskan adanya perencanaan anggaran bidang kesehatan yang kurang matang di kabupaten dan kota. Saat dialog UP2KP dengan para petugas kesehatan di Puskesmas Arso Barat terungkap kepala Puskesmas hingga stafnya tak satu pun mengetahui adanya dana DOK BK (Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan) untuk mereka.
 
“Kami melihat ini ada perencanaan yang kurang baik antara Pemkab dalam hal ini Dinkes, Bappeda, dan Keuangan terkait penganggaran kesehatan,” katanya.
 
Menurut Gusty, berdasarkan Pergub No.8/2014 setiap puskesmas yang melayani Orang Asli Papua (OAP) harusnya menerima Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan (DOK-BK) yang besarannya ditetapkan oleh SK Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah tenaga kesehatan, dan jumlah Puskesmas Pembantu.
 
“Tampaknya pemkab terkesan lalai, bahkan melakukan pembiaran dalam menindaklanjuti Pergub ini, sangat boleh jadi DOB-BK dialihkan ke bidang lain, Bappeda Provinsi Papua harus mengevaluasi ini,” tegas Gusty.
 
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Sarmi, Willem Ky Burdam saat bertemu Tim UP2KP menjelaskan, pihaknya telah membayar insentif tenaga di seluruh puskesmas sejak 4 April 2017.
 
“Untuk pembayaran insentif sebenarnya tidak ada masalah karena selama ini pembayaran dilakukan per tiga bulan, sedangkan untuk insentif dokter Pegawai Tidak Tetap akan dibayarkan langsung oleh Pemkab Sarmi,” kata Willem. (*)

loading...

Sebelumnya

Dikeluhkan, pedagang di areal parkir Puskesmas Sentani

Selanjutnya

Stikes Jayapura dan PMI Kabupaten Jayapura, sosialisasi dan donor darah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat