PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Akademisi Uncen nilai Papua terburuk pilkada 2017
  • Senin, 10 April 2017 — 08:38
  • 563x views

Akademisi Uncen nilai Papua terburuk pilkada 2017

“Sangat disayangkan proses pilkada di Papua pada tahun ini banyak yang bermasalah dan paling terburuk penyelenggaraanya,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung kepada Jubi di Sentani per seluler, Minggu (9/4/2017). 
Demo yang dilakukan masyarakat di Kantor KPU Kabupaten Jayapura belum lama ini – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017 dinilai sangat buruk dan menyisakan banyak persoalan. 

Dari proses ini sebagian besarnya diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan masih mempermasalahkan prosesnya dari tingkat bawah sampai berujung kepada Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Sangat disayangkan proses pilkada di Papua pada tahun ini banyak yang bermasalah dan paling terburuk penyelenggaraanya,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung kepada Jubi di Sentani per seluler, Minggu (9/4/2017). 

Menurut dia proses pilkada yang bermasalah diakibatkan oleh khawalitas penyelenggaranya yang sangat rendah dan tidak memahami dinamika politik lokal, termasuk implementasi aturan di lapangan yang sangat lemah dan kaku.

Ia bahkan menyebutkan secara khusus di KPU Kabupaten Jayapura yang dua dari lima komisionernya cukup senior dalam hal pelaksanaan proses pilkada. Namun hal ini justru tidak dimanfaatkan baik untuk membangun komunikasi politik dengan semua stekholder seperti Pemerintah daerah, DPRD dan partai politik. 

“Dalam proses ini pihak penyelenggara sangat lemah dalam membangun komunikasi dengan sejumlah pihak yang berkompeten. Tidak harus secara formal saja, justru komunikasi non formal jauh lebih efektif dan mampu mencairkan semua situasi yang nantinya berdampak negatif dalam penyelenggaraan, yang terjadi saat ini hanya saling perang di media,” katanya. 

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melalui pesan singkatnya kepada Jubi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan KPU RI. Dari pertemuan itu disepakati untuk memverifikasi hasil suara di 17 distrik yang belum diplenokan. 

“Verifikasi tersebut dilakukan secara terbuka, dari hasil verifikasi ini yang TPS-nya dianggap bermasalah dapat dilakukan PSU. Atas dasar tersebut anggarannya akan dicairkan oleh Pemerintah daerah,” katanya. (*)
 

Sebelumnya

Dicekal di bandara, Kadistrik Sentani Timur merasa terganggu

Selanjutnya

Ikan laut di Sentani Rp 150 ribu per ekor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua