Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Meepago
  3. Gubernur diminta tertibkan izin sejumlah perusahaan tambang di Meepago
  • Senin, 10 April 2017 — 09:16
  • 1441x views

Gubernur diminta tertibkan izin sejumlah perusahaan tambang di Meepago

“Ini bertentangan dengan Pasal 135 UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi, hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pergub Papua No. 41 Tahun 2011 dibuat tanpa Perdasi. Padahal Pergub adalah pelaksanaan Perdasi,” katanya. 
 Ilustrasi aktivitas pertambangan di Degeuwo, Kabupaten Paniai – Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobay meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe menertibkan izin sejumlah perusahaan tambang yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah adat Meepago.

Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai ini via pesan singkatnya kepada Jubi, akhir pekan kemarin menduga ada konspirasi dalam pemberian izin perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Misalnya pemberian IUP eksplorasi kepada beberapa perusahaan di wilayah Meepago, di antaranya PT Madinah Qurataain (PTMQ), PT Pasific Mining Jaya (PTPMJ) dan PT Benliz Pasific (PTBP).

Izin dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub)  Papua, Nomor 41 Tahun 2011 tentang usaha pertambangan mineral logam dan batubara, 2013 lalu. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. 

“Ini bertentangan dengan Pasal 135 UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi, hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pergub Papua No. 41 Tahun 2011 dibuat tanpa Perdasi. Padahal Pergub adalah pelaksanaan Perdasi,” katanya. 

Dalam Pergub terutama pasal 13, bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang itu, batasannya jelas. Wilayah kabupaten, kewenangan bupati, lintas wilayah kabupaten oleh gubernur. Ini dinilainya bertentangan dengan asas hukum aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum lebih rendah.

“Sejak adanya UU No 23 Tahun 2014, telah ada pembagian urusan pemerintahan yang jelas. Undang-undang ini tidak berlaku surut untuk izin yang diberikan pejabat pemerintahan. Tidak dapat meniadakan izin yang di keluarkan para bupati,” ujarnya.

Pemberian IUP kepada PTMQ, PTPMJ dan PTBP di Papua dengan dasar Pergub dinilai bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009, terutama pasal 7 dan 37. 
Ia menduga ada konsipirasi dan kolusi antara oknum pejabat di Dinas ESDM Papua dengan pemegang IUP.

“Pemegang IUP PTMQ, PTPMJ dan PTBP tidak pernah melakukan kegiatan,” katanya.

Sesuai kewajiban pemegang IUP,  dalam enam bulan harus melakukan kegiatan di wilayah Meepago. Namun tidak pernah mendapat rekomendasi bupati yang wilayahnya diplot untuk pemegang IUP. Peta dan wilayah konsesi IUP provinsi juga dipakai membagi-bagi kepada investor lain, tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik tanah.

“Data yang kami dapat dari Dirjen Minerba, pemegang IUP ini juga merugikan negara. Masih menunggak kewajiban membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak kepada Dirjen Minerba tahun 2013,2014 dan 2016,” katanya. 

Pihaknya meminta Mentri ESDM tidak mengikutkan kedua pemegang IUP dalam verifikasi perizinan dalam rangka CnC di Direktorat Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI, karena izinnya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya meminta Gubernur Papua mencabut semua izin yang dikeluarkan tanpa persetujuan masyarakat adat. Termasuk Pergub 41 Tahun 2011 dan izin yang mengikutinya.

“Panglima TNI segera menarik anggota dan menghukum anggotanya yang mem-back up perusahan tak jelas, PT Kristalin Eka Lestari,” katanya.

Terpisah, legislator Papua, Elvis Tabuni mengatakan, tak dipungkiri kehadiran investor di Papua lebih cenderung mengorbankan masyarakat adat.

“Area ulayat masyarakat adat diambil alih untuk investasi, tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka. Masyarakat adat terpinggirkan. Mereka menjadi korban investasi,” katanya. (*)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ya! Ok! menang, Dumupa: Terima kasih rakyat Dogiyai

Selanjutnya

KPUD Dogiyai tetapkan Ya! Ok! sebagai Bupati dan Wabup

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe