Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. 50 tahun KK Freeport, konflik, pelanggaran HAM hingga perebutan saham
  • Senin, 10 April 2017 — 14:38
  • 1156x views

50 tahun KK Freeport, konflik, pelanggaran HAM hingga perebutan saham

Lima puluh tahun berlalu, selama itu juga berbagai dinamika terkait Freeport terjadi di Papua, khususnya, Bumi Amungsa (sebutan lain Kabupaten Mimika). Sederet dugaan pelanggaran HAM dikaitkan dengan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika itu. Belakang ini, Freeport kembali bergejolak. Hubungan "manis" Freeport dengan Pemerintah Indonesia renggang. Tak lain, pemerintah Indonesia ingin memiliki 51 persen saham Freeport.
Ilustrasi Organisasi Mahasiswa Papua di Kota Jayapura Ketika Demo Tolak Freeport, Jumat (7/4/2017) - Jubi/Agus Pabika
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Jayapura, Jubi - Sudah 50 tahun PT. Freeport Indonesia mengeruk kekayaan alam Papua, sejak Kontrak Karya (KK) pertama ditandatangani, 7 April 1967. Dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang melegitimasi Pemerintah Indonesia mambawa Papua masuk ke wilayah pemerintahannya.

Lima puluh tahun berlalu, selama itu juga berbagai dinamika terkait Freeport terjadi di Papua, khususnya, Bumi Amungsa (sebutan lain Kabupaten Mimika). Sederet dugaan pelanggaran HAM dikaitkan dengan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika itu. Belakang ini, Freeport kembali bergejolak. Hubungan "manis" Freeport dengan Pemerintah Indonesia renggang. Tak lain, pemerintah Indonesia ingin memiliki 51 persen saham Freeport.

"Hari ini, 7 April 2017, genap 50 tahun Kontrak Karya Freeport. Apa yang Freport wariskan kepada rakyat Papua. Dampak buruknya lebih banyak. Di antaranya berbagai dugaan pelanggaran HAM, pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, pengungsian, trauma, kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, konflik antar suku pemilik area penambangan Freeport  dan dugaan genosida kepada suku Amungme dan Kamoro," kata legislator Papua, Laurenzus Kadepa akhir pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, kini saatnya mereview kembali KK Freeport. Apakah para suku pemilik ulayat dilibatkan. Evaluasi dan audit dana Freeport secara menyeluruh. Setelah audit, jika memang akan dibuat kontrak kerja baru, harus versi masyarakat pemilik ulayat yang selama ini dirugikan.

"Bagaimana keterlibatan masyarakat adat. Apakah masyarakat adat, terutama suku Amungme, Kamoro dan lima suku pernah terlibat? Tidak pernah," ujarnya.

Katanya, keberadaan Freeport di Papua selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka inilah yang selalu ingin "makan" lebih dari perusahaan tambang itu. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mulai merong-rong Freeport. Indonesia ingin menguasai 51 persen saham Freeport.

"Saya merasa kesal, kenapa setiap terjadi konflik, apalagi yang dikaitkan dengan Freeport, semua diam. Baik pemerintah pusat, pemprov dan pemkab. Padahal ini justru sangat penting. Kalau tekait saham, semua ramai-ramai bicara. Semua merasa berhak. Sebenarnya kami pimpin rakyat atau siapa," katanya.

Konflik antar warga di Mimika kata di, bukan baru. Sejak Freeport "menginjakkan kaki" di Mimika, konflik sudah ada. Kini semua pihak berkepentingan seakan tidak lagi peduli kepada masyarakat pemilik ulayat. Yang ada dipikiran mereka, apa yang bisa didapat dari Freeport.

Kini Pemerintah Indonesia berupaya memiliki 51 saham Freeport. Nantinya, Pemerintah Papua akan mendapat saham lima persen jika hal itu tercapai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dari bagian lima persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

"Lima persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar lima persennya itu. Pasti kami lindungilah, itu rakyat kita," katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo telah menyetujui, pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat lima persen saham Freeport. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Lima persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," ujarnya.

Katanya, masih ada tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, jika Freeport ingin memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat, maka terdapat sejumlah syarat. Salah satunya pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu lima tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia. Sementara, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Ondoafi: sulit membuat Perda sagu

Selanjutnya

Kapolda Papua "jagoan" Golkar di Pilgub Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe