TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Administrasi harusnya tidak menghambat siswa
  • Rabu, 12 April 2017 — 15:56
  • 656x views

Administrasi harusnya tidak menghambat siswa

Dihubungi terpisah, salah satu Guru SMKN3 Kota Jayapura, Angel Bertha Sinaga membenarkan jika dari 12 siswa yang terancam tak ikut UNBK, dua di antaranya merupakan siswa SMKN3.
Suasana UNBK Siswa SMK di Kota Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol menyatakan, masalah administrasi harusnya tidak menghambat siswa mendapat haknya. Terutama mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal tersebut dikatakan Natan terkait belasan siswa SMK beberapa sekolah di Kota Jayapura yang terancam tak bisa ikut UNBK lantaran mereka tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Saya pikir hal-hal seperti ini tidak harus menghalangi siswa mendapat pendidikan. Apalagi kalau sampai tidak bisa ikut ujian. Inikan hanya masalah administrasi. Saya pikir pasti ada solusinya. Pihak sekolah dan dinas pendidikan perlu berkoordinasi akan hal-hal seperti ini untuk mencari jalan keluar," kata Natan ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Selasa (11/4/2017).

Menurutnya, tak dipungkiri, masih banyak siswa di Papua yang tidak memiliki NISN. Terutama mereka yang berada di sekolah pedalaman dan sekolah yayasan belum tentu terdaftar di Kementerian Pendidikan.

"Padahal sekolah ini sudah ada sejak masih zaman Belanda. Sebelum Papua menjadi bagian NKRI. Sekolah-sekolah inilah yang banyak menciptakan pemimpin-pemimpin Papua," ujarnya.

Pahabol meminta Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi perlu proaktif mengecek sekolah dan siswa sudah terdaftar pada kementerian dan sudah memiliki NISN.

"Sampaikan kondisi dan kesulitan di Papua seperti apa. Sekolah-sekolah itu kan diakui. Hanya saja belum teregistrasi. Jangan masalah ini menghalangi semangat anak-anak," katanya.

Dihubungi terpisah, salah satu Guru SMKN3 Kota Jayapura, Angel Bertha Sinaga membenarkan jika dari 12 siswa yang terancam tak ikut UNBK, dua di antaranya merupakan siswa SMKN3.

"Dua siswa kami itu tidak memiliki NISN. Bukan karena ijazahnya palsu. Namun setelah kami komunikasi dengan Jakarta, kami kemudian scan ijazah SMP kedua siswa itu dan mengirim ke kementerian. Kemudian kementerian mengeluarkan NISN. Akhirnya mereka bisa ikut UNBK," kata Angel Bertha kepada Jubi.

Ia tak memungkiri, kebanyakan siswa yang tidak memiliki NISN berasal dari sekolah yayasan atau swasta.
"Ini bisa jadi karena pihak sekolah tidak mau repot mengurus NISN siswanya," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Empat tahun Lukmen dan peresmian gedung negara 

Selanjutnya

Pasca putusan MK, masyarakat Intan Jaya diingatkan tidak terprovokasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat