PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Masyarakat adat ancam palang objek wisata Raja Ampat
  • Rabu, 12 April 2017 — 18:29
  • 1127x views

Masyarakat adat ancam palang objek wisata Raja Ampat

Pemalangan dilakukan jika Pemkab Raja Ampat menghentikan penarikan uang masuk bagi wisatawan oleh masyarakat setempat. 
Masyarakat adat Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat usai melakukan jumpa pers di Waisai, Rabu (12/4/2017)  – Jubi/Niko MB 
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Waisai, Jubi – Masyarakat adat Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mengancam akan memalang seluruh tanah adatnya yang dijadikan spot-spot wisata, terutama di kawasan Wayag dan Pianemo. 

Pemalangan dilakukan jika Pemkab Raja Ampat menghentikan penarikan uang masuk bagi wisatawan oleh masyarakat setempat. 

Tokoh adat Kampung Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Florens Dimara—yang mewakili kepala-kepala kampung di beberapa wilayah di sekitar kawasan Wayag, Pianemo, dan Waiwo mengatakan, selama ini penarikan uang masuk bagi wisatawan sesuai kesepakatan bersama. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati membentuk Tim Saber Pungli yang beranggotan Kepolisian, Kejaksaan, Bagian Hukum Pemda Raja Ampat dan Inspektorat Kabupaten Raja Ampat, sehingga biaya yang ditarik masyarakat dihentikan. 

“Kami serius akan memalang dan iuran yang ditagih masyarakat adat untuk kebutuhan  keluarga dan perawatan spot wisata. Kalau ditutup bagaimana Pemda tidak peduli dengan keberhasilan spot wisata?” katanya kepada Jubi di Waisai, Raja Ampat, Rabu (12/4/2017). 

Di tempat yang sama, tokoh pemuda Kampung Saupir, Zeth Demas Sauyai mengatakan, jika iuran masuk ke lokasi-lokasi wisata dihentikan, petugas jaga dan kebersihan lokasi wisata tak bakal diberi gaji. Sementara mereka bergantung pada honor yang bersumber dari pungutan kepada wisatawan. 

“Kasihan, pemda saja tidak menggaji kami. Baru mau berantas (pungli)? Sebelum berantas cari solusi dulu,” katanya. 
Terpisah, Ketua Dewan Adat Byak Betew Raja Ampat, Manawir Paul Finsen Mayor mengatakan, pihaknya akan segera menemui Pemkab Raja Ampat untuk membicarakan hal tersebut. 

“Untuk mengkaji ulang pernyataan yang disampaikan dan apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” kata Ketua Dewan Adat Papua wilayah Raja Ampat ini. (*)

Sebelumnya

Tak ada komputer, 11 sekolah hanya ikuti UNKP 

Selanjutnya

Inilah jawaban PT. Belibis Papua Mandiri terkait tiket palsu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua