PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Faktor karir penyebab ASN terlibat politik
  • Kamis, 13 April 2017 — 10:33
  • 1140x views

Faktor karir penyebab ASN terlibat politik

"Kenapa? Karena birokrasi itu pelayanan publik. Agar pelayanan publik tidak diskriminatif harus lepas dari unsur itu. Tapi intervensi birokrasi dan politik dalam penempatan pejabat struktural tidak terhindarkan. Harusnya tidak boleh terlibat," katanya.
 Ilustrasi ASN - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr.Untung Muhdiarta mengatakan, keterlibatan ASN dalam pilkada tak lepas dari faktor karir.

"Birokrasi sampai sekarang tidak lepas dari pengaruh politik. Ini karena ada unsur saling membutuhkan. Saling memanfaatkan. Dalam sistem politik kita, posisi birokrasi sangat gamang. Dia kan ingin berkarir di birokrasi. Akan jadi apa ke depan," kata Dr. Untung Muhdiarta ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Rabu (12/4/2017).

Menurutnya, seorang ASN harus bisa membaca "cuaca" politik lima tahunan.  Mendukung salah satu pasangan calon jelas melanggar UU ASN. Tidak mendukung, akan mengancam posisinya dalam sistem birokrasi di daerah.

"Inikan posisinya gamang. Terjadi di semua tingkatan. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. Inilah membuat ASN tidak netral," ujarnya.

Lanjut dia, kepala daerah adalah jabatan politik. Tak heran, sering terjadi perombakan struktur birokrasi di daerah pasca pilkada. Meski UU ASN mengatur, seseorang diangkat sebagai pejabat stuktural harus profesional dan memiliki kompetensi sesuai syarat yang ditentukan.

"Kenapa? Karena birokrasi itu pelayanan publik. Agar pelayanan publik tidak diskriminatif harus lepas dari unsur itu. Tapi intervensi birokrasi dan politik dalam penempatan pejabat struktural tidak terhindarkan. Harusnya tidak boleh terlibat," katanya.

Terpisah, anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan sudah menjadi rahasia umu pada pelaksanaan pilkada, ada oknum-oknum ASN yang terlibat memenangkan kandidat tertentu. Hanya saja, dalam penegakan hukum terkesan tebang pilih.

"Kalau mau tegas, tegas sekalian. Usut juga di kabupaten lain. Jangankan kepala distrik, di beberapa kabupaten diduga ada kepala dinas terlibat pilkada. Tapi tidak diusut," ujarnya lagi. (*)

Sebelumnya

Pemprov harus pertimbangkan tiap usulan dalam Musrenbang

Selanjutnya

Kekosongan unsur pimpinan DPRP disoroti

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua