Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Tiga kriteria peserta BPJS Kesehatan yang diajukan ke Kejaksaan
  • Jumat, 14 April 2017 — 17:39
  • 1308x views

Tiga kriteria peserta BPJS Kesehatan yang diajukan ke Kejaksaan

“Ini perwujudan MoU BPJS dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan mereka siap melakukan penegakan hukum atas beberapa kriteria yang ada," jelas Livendri.
Media ghatering BPJS - Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengatakan, ada tiga kriteria khusus yang menjadi target untuk diajukan ke ranah hukum oleh BPJS melalui Kejaksaan. 

“Tiga kriteria itu adalah orang atau badan usaha yang belum mendaftar menjadi perserta, data tidak lengkap dan yang menunggak,” kata Livendri Irvarizal, Kepala Departemen Hukum, Komunikasi Publik, Kepatuhan dan Keuangan BPJS Kesehatan Divre XII di sela-sela media gathering BPJS Kesehatan di Kota Jayapura, Kamis (13/4/2017)

Diakuinya, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data-data tersebut.

“Ini perwujudan MoU BPJS dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan mereka siap melakukan penegakan hukum atas beberapa kriteria yang ada," jelas Livendri.

Livendri mengungkapkan, pada 2016 mereka yang menunggak mencapai Rp100 juta dan disanksi penegak hukum.

“Tahun ini sanksinya diwajibkan bayar iuran untuk yang menunggak, dan mereka yang datanya tidak lengkap harus memberikan data upah minimum provinsi,” katanya.

Menurut Livendri selain dua badan usaha yang menunggak di wilayah kerja BPJS cabang Jayapura, ada juga peserta mandiri yang menunggak iuran.

“Hingga Maret 2017 jumlah tunggakan iuran peserta mandiri telah mencapai Rp9,2 miliar atau tingkat kepatuhan peserta mandiri membayar iuran hanya 32 persen,” jelasnya.

Untuk solusinya, pihak BPJS Kesehatan telah merekrut kurang lebih 18 Kader  JKN di Papua untuk melakukan edukasi dan tertib iuran sekaligus penagihan kepada peserta JKN-KIS.

"Kita rencanakan bulan Mei program ini akan berjalan," ujar Livendri   

Sementara itu, Anita Panggabean, Kasie Unit hukum Komunikasi BPJS  Cabang Jayapura mengungkapkan dua badan usaha yang tak patuh pembayaran iuran, menjadi target penegakan hukum dan keduanya merupakan perusahaan di bidang pengadaan SDM. 

"Untuk ketidakpatuhan ini, kami akan tempuh cara pendekatan persuasif sehingga diharapkan ini bisa diselesaikan dengan baik,"  ujar Anita (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

SMA Koinonia tetap lakukan UNBK dengan fasilitas minim

Selanjutnya

Diduga timbulkan penyakit gatal-gatal, TPA Koya Karang ditutup

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe