Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pilihan Editor
  3. Jurnalis, media sosial dan Pilkada di Papua
  • Minggu, 16 April 2017 — 07:00
  • 2263x views

Jurnalis, media sosial dan Pilkada di Papua

Di Papua menurut Markus, banyak bermunculan akun-akun palsu di sosial media, facebook terutama. Facebook di Papua masih primadona sejak tahun 2007 hingga saat ini, akun-akun palsu ini cenderung menyebarkan informasi bersifat provokasi.
Talk Show Papua Pagi di salah satu televisi swasta Jayapura, Rabu (12/4/2017) lalu dengan narasumber Markus Imbiri dan Vanwi Subiyat - IST
Yance Wenda
yan_yance@ymail.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Polri akan memantau media sosial pada masa tenang Pilkada Serentak 2017 yakni mulai 12 Februari hingga 14 Februari 2017. Hal itu untuk menekan adanya kegiatan politik di berbagai jejaring sosial.

"Untuk masa tenang, imbauan supaya betul-betul digunakan sebagaimana aturan yang ada, tidak ada kampanye atau penyebaran info terkait kampanye. Tentu dalam hal ini kepolisian akan lakukan upaya memonitor penyebaran informasi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017) lalu, yang dilansir detik.com

Jika pihak kepolisian menemukan konten postingan di media sosial yang melanggar hukum, akan dilakukan tindakan pemblokiran terhadap akun yang bersangkutan. Pemblokiran akan dilakukan bersama dengan pihak Kemenkominfo.

Saat ini, Martinus mengatakan ada beberapa akun sosial media yang sudah dimonitor oleh polisi. Namun belum ada penindakan terhadap akun-akun ini.

Penindakan terhadap akun-akun tersebut, menurutnya berdasarkan pada UU ITE.

"Rekomendasi Polri tentu berdasarkan hasil penelitian yang saksama terhadap info yang disebarkan yang tidak tepat dan melanggar hukum, kita minta blokir," pungkas Martinus.

Hal ini, rupanya tidak berlangsung lama dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Markus Imbiri salah satu aktivis yang berkecimpung di dunia TIK, sangat menyayangkan kinerja Polri dan Kominfo dalam mengkawal Pilkada serentak yang berlangsung di Indonesia. Hal ini didiskusikan dalam Talk Show Papua Pagi di Jaya TV Papua, Rabu (12/4/2017) lalu. Hadir sebagai pembicara dalam talk show tersebut, Markus Imbiri dan Vanwi Subiyat dari Ikatan Jurnalis Network Papua-Papua Barat.

Di Papua menurut Markus, banyak bermunculan akun-akun palsu di sosial media, facebook terutama. Facebook di Papua masih primadona sejak tahun 2007 hingga saat ini, akun-akun palsu ini cenderung menyebarkan informasi bersifat provokasi.

“Saya mengatakan ini karena saya terjun langsung mengatasi dan menepis isu-isu provokasi yang dibuat ulah akun-akun palsu ini. Kabupaten kepulauan Yapen misalkan, ada banyak akun yang bermunculan di Facebook yang membuat resah masyarakat pendukung 6 paslon yang lagi bertarung dalam pilkada Yapen. Juga di Dogiyai, Kabupaten Jayapura, Tolikara dan Kota Jayapura, harusnya di bungkam saja oleh pihak keamanan dan instansi terkait” tegas Markus.

Markus menambahkan,di Papua ada 3 pilar yang wajib berperan aktif dan sinergi, Agama, Adat & Pemerintah. Insan pers diharapkan menggali keseimbangan informasi, libatkan tokoh Adat dan Agama dalam pemberitaan Pilkada, supaya ada himbauan damai dan pendidikan.

“Jangan hanya tim sukses dan penyelenggara saja terus diwawancarai, karena pasti ada yang di sudutkan. Sosial media jangan rusaki tatanan hidup sosial dan persaudaraan di Papua, sosial media haruslah hanya sebatas media saling sapa dan penyebar informasi yang baik” harapnya.

Sedangkan Vanwi berpendapat jurnalis yang terlibat dalam tim sukses adalah pilihan, selagi tidak melanggar kode etik jurnalis. Oleh karena itu, pembaca harus cerdas dalam mengkonsumsi berita” tuturnya. Masyarakat harus lebih jeli dalam mengkonsumsi berita-berita karena pada musim pilkada ini, banyak berita hoax yang beredar.

“Mau tau berita yang benar dan bukan hoax itu mudah, cari tau media ini alamat kantornya dimana, alamatnya di publikasi atau tidak, ada redaksinya apa tidak, pos kontaknya jelas atau tidak, jika tidak ada, jangan mudah terpercaya,” kata Vanwi.

Menurut Vanwi, pihak yang berkompeten harus bicara soal ini (media sosial dan pilkada), karena 2017, 2018 dan 2019 adalah rentetan tahun pemilihan umum. Jangan sampai efek sosial media ini merusak tatanan sosial masyarakat Papua” harap ketua IJN Vanwi Subiyat.

Namun soal keterlibatan jurnalis dalam tim sukses pilkada ditanggapi berbeda oleh wartawan senior Papua, Victor Mambor. Satu-satunya pemegang sertifikat ahli pers dari Dewan Pers di Papua dan Papua Barat ini mengatakan jurnalis tidak bleh terlibat dalam pilkada, baik sebagai calon kepala daerah maupun tim sukses. Tanggapannya ini disampaikan melalui dinding facebook Markus Imbiri. Mambor mengatakan dalam Pernyataan Dewan PersNo. 31/P-DP/V/2005 tentang Pers dan Pilkada disebutkan wartawan dituntut untuk selalu bersikap adil, seimbang, dan independen. Oleh karena itu bagi wartawan yang tercatat mencalonkan diri dalam Pilkada wajib menegaskan posisinya dan menyatakan mengundurkan diri atau non-aktif sebagai wartawan.

“Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan pelanggaran prinsip etika jurnalisme. Prinsip ini juga berlaku bagi wartawan yang, secara individu maupun kelompok, menjadi “Tim Sukses” calon Kepala Daerah yang ikut Pilkada,” kata Mambor.

Selain itu, menurutnya menjelang proses pilkada, Dewan Pers selalu mengeluarkan surat edaran untuk menegaskan posisi jurnalis dalam pilkada dan kode etik jurnalis.

“Namun berbeda dengan media. Ketua Dewan Pers sebelumnya, Bagir Manan pernah mempersilahkan media mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam pilkada tahun 2015 lalu. Tapi itu diikuti beberapa persyaratan, salah satunya adalah harus membuat berita yang berimbang dan proporsional,” ungkap Mambor.

Berkaitan dengan media sosial dan pilkada, Mambor mengatakan literasi media penting dalam mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial. Kampanye penyadaran masyarakat tentang media, terutama media online perlu digalakkan. Misalnya, publik harus diberitahu bahwa yang namanya media itu harus berbadan hukum, punya kantor yang jelas, ada penanggungjawabnya, punya nomor kontak yang bisa dihubungi setiap saat, punya susunan redaksi dan punya wartawan yang jelas.

“Jadi, sebelum membawa informasi dari internet ke media sosial, publik harus sabar untuk melihat hal-hal itu. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, tidak perlu bernafsu membagikannya di media sosial.” tulis Mambor. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Lebih dari 1100 orang Papua diberi kewarganegaraan Papua Nugini

Selanjutnya

Diprotes, pemblokiran situs-situs terkait situasi West Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe