Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Terkait Pilkada di Papua, komisi III DPR RI akan gelar RDP dengan Kapolri
  • Minggu, 16 April 2017 — 18:18
  • 1397x views

Terkait Pilkada di Papua, komisi III DPR RI akan gelar RDP dengan Kapolri

Dikatakan, untuk proses Pilkada di Kabupaten Jayapura dirinya mencium adanya rancangan oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja ingin memperlambat proses Pilkada di daerah ini, yang hanya tinggal menunggu hasilnya.
Komisi III DPR RI (bagian depan) SAT foto bersama dengan 19 kepala distrik - Jubi
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Admin Jubi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi –Ahmad M Ali  anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM dan keamanan mengatakan, pihaknya akan membawa laporan dan permasalahan soal ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pilkada serentak di Provinsi Papua dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurutnya, hal ini terungkap dari rangkaian kunjungan kerjanya di Papua dan secara khusus di Kabupaten Jayapura dalam rangka melihat proses pilkada serentak, yang telah dilaksanakan namun belum ada keputusan akhir.

“Langkah awal kami minta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kepolisian di Papua. Termasuk RDP dengan pihak Kapolri agar segera melakukan investigasi terkait ketidaknetralan dalam pilkada serentak di Papua dan secara khusus di kabupaten Jayapura,” jelas Ahmad Ali kepada awak media  di Swiss-Bell hotel Jayapura. Sabtu (15/4/2017) pekan kemarin.

Dikatakan, untuk proses Pilkada di Kabupaten Jayapura dirinya mencium adanya rancangan oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja ingin memperlambat proses Pilkada di daerah ini, yang hanya tinggal menunggu hasilnya.

"Sulit bagi kami untuk tidak mengatakan bahwa proses Pilkada di kabupaten Jayapura sudah dirancang sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang seharusnya menjunjung tinggi aturan dan hukum, yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Oleh sebab itu sejumlah pihak sudah kami datangi untuk mendengar sekaligus meminta tanggapan, masukan serta keterangan proses Pilkada yang belum juga selesai menghasilkan sebuah keputusan final. Baik itu dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, termasuk 19 kepala Distrik yang dijadikan tersangka serta dua anggota Panwas yang dinonaktifkan," ujarnya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitaiuw mengaku pihaknya telah membicarakan proses Pilkada di daerah yang dipimpinnya ini kepada pihak - pihak yang berkompeten, agar prosesnya dapat diselesaikan berdasarkan aturan dan ketetapan.

"Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan rapat dengan pihak KPU RI untuk membicarakan proses Pilkada di daerah ini. Hasilnya pihak KPU RI telah sepakat untuk dilakukan verivikasi terbuka. Dari hasil verivikasi tersebut ketika ada TPS yang bermasalah maka yang dapat dilakukan adalah PSU," ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tim independen pemantau pilkada Papua ingatkan netralitas aparatur pada Pilgub 2018

Selanjutnya

Jurnalis lokal dilarang liput launching pesawat herkules di Yahukimo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe