Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kepala SKPD diingatkan tak sembarang gunakan nama gubernur
  • Senin, 17 April 2017 — 17:59
  • 949x views

Kepala SKPD diingatkan tak sembarang gunakan nama gubernur

"Semua bekerja berhati-hati, jangan keluar dari prosedur," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Biaya Infrastruktur PON dengan pimpinan SKPD di Gedung Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, di Jayapura belum lama ini.
Ilustrasi Jajaran Kepala SKPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Papua - Jubi Dok
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kembali diingatkan untuk tidak sembarang menggunakan nama Gubernur dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal yang menyangkut anggaran. Tetapi bekerjalah sesuai prosedur dan aturan yang sudah ada.

"Semua bekerja berhati-hati, jangan keluar dari prosedur," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Biaya Infrastruktur PON dengan pimpinan SKPD di Gedung Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, di Jayapura belum lama ini.

Gubernur memberi contoh Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda), Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan yang mengelola anggaran besar untuk menggunakan anggaran dengan hati-hati.

"Jadi hati-hati pak Kadis PU, jangan bicara sembarang. Saya ingatkan, jangan pake nama gubernur, itu tidak boleh, kamu tidak boleh bicara itu," ucapnya.

Menanggapi itu, dirinya mengingatkan semua SKPD untuk bekerja secara profesional. Jangan pake nama gubernur, tidak boleh. "Saya ingatkan bicara hati-hati, Jangan membuat masalah," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Enembe juga berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dapat meraih opini WTP dari BPK RI.

"Kita harus hati-hati semua, apapun yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya. kita mau pengelolaan keuangan tahun 2017-2018 harus mendapat opini WTP. Jangan sampai turun, jadi Keuangan harus selesaikan," kata Enembe.

Untuk mempertahankan opini dari BPK tersebut, Gubernur meminta SKPD agar bekerja sesuai prosedur.  Terutama masalah penggunaan anggaran harus ada laporan pertanggungjawabannya.

“Pertanggungjawaban sangat penting bagi kita semua, anggaran yang sudah digunakan harus dipertanggungjawabkan. Berapapun yang ko gunakan, harus dipertanggungjawabkan, jangan coba-coba buat masalah," tutupnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Lukas Enembe: PON 2020 pasti dilaksanakan di Papua

Selanjutnya

SKPD diingatkan tuntaskan lelang di LPSE

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe