Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Mamta
  3. Proses pilkada jangan rampas hak masyarakat
  • Selasa, 18 April 2017 — 08:58
  • 673x views

Proses pilkada jangan rampas hak masyarakat

“Proses Pilkada serempak yang telah dilaksanakan ini sesungguhnya kewenangan masih ada di tangan para penyelenggara, yang terdiri atas KPU, baik tingkat pusat hingga TPS, dan wasitnya adalah Panwas. Momentum ini jangan digunakan untuk merampas hak demokrasi rakyat,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (17/4/2017). 
Aksi damai masyarakat Kabupaten Jayapura yang mempertanyakan suara mereka dalam Pilkada tahun 2017 – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, Max Olua mengatakan, proses pilkada serentak Februari 2017 di Papua jangan dijadikan momentum untuk merampas hak demokrasi rakyat.

“Proses Pilkada serempak yang telah dilaksanakan ini sesungguhnya kewenangan masih ada di tangan para penyelenggara, yang terdiri atas KPU, baik tingkat pusat hingga TPS, dan wasitnya adalah Panwas. Momentum ini jangan digunakan untuk merampas hak demokrasi rakyat,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (17/4/2017). 

Dikatakan, pihaknya sedang memantau dan melihat dengan baik semua proses pilkada yang sedang berlangsung. Bahkan, menurutnya pemuda juga telah menyiapkan satu rekomendasi yang akan diberikan guna menyikapi proses pilkada ini. 

“Ada sejumlah daerah yang pilkadanya belum ada hasil, sehingga kami dari komponen pemuda sedang memantau dengan baik jalannya proses ini. Ada semacam rekomendasi yang nantinya kami berikan kepada pihak-pihak tertentu dalam menyikapi proses demokrasi ini,” katanya.

Pihaknya juga berharap agar pilkada yang dilakukan ini benar-benar murni dan sesuai fakta yang ada. Di Kabupaten Jayapura secara khusus diharapkannya agar penyelenggara bekerja sesuai dengan fakta dan tidak disusupi kepentingan oknum-oknum tertentu. 

“Kami tidak menjustifikasi, tetapi penting kita semua pahami terkait suara rakyat yang telah diberikan pada 15 Februari lalu. Kalau memang ada pelanggaran yang terjadi, maka harus dilakukan berdasar aturan yang berlaku,” kata mantan kepala distrik Abepura ini. 

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi huku, HAM dan keamanan, Ahmad M. Ali mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri dan Presiden terkait carut-marutnya Pilkada Kabupaten Jayapura.

“Sejumlah informasi sudah kami kantongi dari berbagai sumber terkait pilkada di Kabupaten Jayapura, dan akan dibahas dalam RDP bersama Kapolri dan Presiden. Setelah ada hasilnya, maka akan disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini KPU RI dan Bawaslu RI,” katanya. (*)
 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Paskah 2017, KNPI Papua gelar ibadah oikumene

Selanjutnya

Terseret arus di pantai Hamadi, Dimas ditemukan tewas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua