Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Apapun latar belakang cagub/cawagub Papua tak masalah
  • Rabu, 19 April 2017 — 16:06
  • 612x views

Apapun latar belakang cagub/cawagub Papua tak masalah

"Itu harus menjadi catatan penting. Penelitian UGM 2003, dijelaskan, konsep reformasi birokrasi diletakkan pada administratornya. Artinya, tugas dan tanggungjawab admonistrator jeli melihat itu. Dalam penempatan di birokrasi," kata Yan Bonsapia ketika dihubungi Jubi, Selasa (18/4/2017).
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr. Yan Hendrik Bonsapia, M.P.A menyatakan, apapun latar belakang calon gubernur dan wakil gubernur Papua mendatang, apakah kombinasi birokrasi dan politik atau sesama orang politik tidak masalah. Yang penting bisa menempatkan orang yang tepat dalam sistem pemerintahannya.

"Itu harus menjadi catatan penting. Penelitian UGM 2003, dijelaskan, konsep reformasi birokrasi diletakkan pada administratornya. Artinya, tugas dan tanggungjawab admonistrator jeli melihat itu. Dalam penempatan di birokrasi," kata Yan Bonsapia ketika dihubungi Jubi, Selasa (18/4/2017).

Jika birokrasi dipenuhi titipan parpol inilah yang mengacaukan. Bisa saja orang yang diangkat tidak sesuai kompetensinya. Ada orang yang ditempatkan menduduki jabatan, tidak sesuai golongan kepangkatannya.

"Bagaimana menempatakan seorang pejabat sesuai jabatannya. Bukan lagi mengenai pendidikannya. Tapi kompetensi. Kemampuannya mengelola pekerjaan dengan baik sesuai jabatannya," ujarnya.

Katanya, birokrasi tanpa administrasi, tidak bisa berjalan baik. Perlu ada kombinasi antar politik dan administrasi dalam birokrasi. Masalah terjadi jika politik lebih berperan dibanding administrasi. Untuk itu, perlu ada pemilahan antara administrasi dan politik.

"Faktor parpol pendukung, sehingga mengabaikan kaderisasi berdasarkan promosi, jenjang kepangkatan dan sebagainya," katanya.

Politik lanjut dia, tidak boleh mengintervensi kinerja administrasi. Namun kecenderungan itulah yang sering terlihat. Disisi lain, bicara birokrasi, ini alat untuk melaksanakan keputusan-keputusan politik.

Seorang warga Kota Jayapura, Fidel Salafi mengatakan, siapapun calon gubenur/wakil gubernur Papua nantinya, dia harus punya komitmen untuk membangun Papua dan menempatkan kepentingan masyarakat diatas segala-galanya.

"Termasuk kepentingan politik. Latar belakang juga bukan jaminan. Paling penting niat untuk membangun Papua dan masyarakat Papua," kata Fadel. (*)

loading...

Sebelumnya

Uskup Timika: Lebih baik tidak punya uang, daripada tra ada dusun

Selanjutnya

Panpel seleksi MRP Kota Jayapura telah dibentuk

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe