Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Raperda penagihan di lokasi wisata sedang digodok
  • Rabu, 19 April 2017 — 17:06
  • 1228x views

Raperda penagihan di lokasi wisata sedang digodok

“Nanti setelah ada perda barulah nominal penagihan atau nilainya akan disesuaikan dan direvisi kembali,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit ketika diwawancarai Jubi di Sorong, Selasa (18/4/2017).
Anak-anak di sekitar kawasan wisata Pianemo, Raja Ampat – indonesia-tourism.com
Niko MB
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Waisai, Jubi – Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penagihan kepada pengunjung oleh masyarakat adat di lokasi-lokasi wisata di daerah ini.

Pasalnya raperda tersebut sudah dikonsultasikan kepada Biro Hukum Provinsi Papua Barat dan akan diserahkan ke DPRD untuk menjadi perda.

“Nanti setelah ada perda barulah nominal penagihan atau nilainya akan disesuaikan dan direvisi kembali,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit ketika diwawancarai Jubi di Sorong, Selasa (18/4/2017).

Ia mengatakan, pungutan yang dilakukan masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Di UU Pemerintahan Desa atau Kampung sesuai UU Otsus itu diperbolehkan, tapi sebutannya bukan retribusi, melainkan pungutan,” katanya.

Meski ada aturan dalam Undang-Undang Desa, pihaknya akan menyosialisasikan raperda yang sedang digodok tersebut.

Terpisah, Ketua Dewan Adat Byak Betew, yang juga Ketua Dewan Adat Papua wilayah Raja Ampat, Mananwir Paul Finsen Mayor mengapresiasi dukungan Kabag Hukum Raja Ampat.

Sebelumnya penagihan di lokasi-lokasi wisata Raja Ampat dinilai sebagai tindakan pungututan liar (pungli) lantas dihentikan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar bentukan Bupati Abdul Faris Umlati.

Dengan dukungan Kabag Hukum, kata Paul, masyarakat adat tidak menjadi penonton di atas tanah ulayatnya, tetapi berperan aktif untuk mendukung sektor pariwisata di kabupaten kepulauan dan tujuan liburan para turis ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Satpol PP tertibkan penambangan pasir di Kaimana

Selanjutnya

Truk sampah di Kota Sorong harus ditambah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe