Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua minta renja pemkab tak diubah
  • Kamis, 20 April 2017 — 07:28
  • 1064x views

Gubernur Papua minta renja pemkab tak diubah

"Saya minta untuk setiap perencanaan daerah yang sudah dibahas pada tingkat kabupaten dan dibawa ke provinsi, ini tak boleh lagi diubah-ubah," kata Lukas Enembe pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua 2018, di Jayapura, Rabu (19/4/2017).
 Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda) 2018 - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Rencana Kerja (renja) pemerintah kabupaten yang sudah disahkan, tidak mengalami perubahan dalam perjalanan tahun anggaran. Sebab perencanaan yang masuk dan telah di-musrenbangda-kan, bersifat final.

"Saya minta untuk setiap perencanaan daerah yang sudah dibahas pada tingkat kabupaten dan dibawa ke provinsi, ini tak boleh lagi diubah-ubah," kata Lukas Enembe pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua 2018, di Jayapura, Rabu (19/4/2017).

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengawasi apa saja yang dibuat pemerintah provinsi mulai dari perencanaan.

Gubernur Enembe mengimbau para kepala daerah untuk menjalankan visi misi secara baik, sehingga pada akhir tahun kepemimpinan mampu mencapai hasil pembangunan telah dikampanyekan kepada masyarakat.

Para bupati di lima wilayah adat juga diminta untuk menggarap potensi yang ada di daerah masing-masing, supaya pertumbuhan daerah dapat meningkat secara merata di seluruh Papua.

"10 persen pertumbuhan ekonomi di Papua lebih dominan pada tambangnya. Padahal kita ingin potensi lainnya juga turut berkembang, seperti pertanian yang harus ditingkatkan sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat petani," ucapnya.

"Jadi sekarang kita harus mulai bicara investasi, apalagi saat ini kapal (laut) yang masuk ke Papua dia akan melewati Papua Nugini hingga ke Darwin, Australia. Artinya sangat disayangkan bila kapal yang singgah ke Papua tidak dimanfaatkan untuk ekspor atau mengirim hasil kekayaan alam Papua dijual ke negara tetangga," tutupnya.

Menteri Dalam Negeri melalui sambutannya yang disampaikan Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo mengtakakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2018 ini merupakan awal dari semua aktivitas pemerintahan.

"Sehingga di dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan harus menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi serta melibatkan pemangku kepentingan," jelasnya.

Untuk mewujudkan pembangunan, maka dibutuhkan konsisten antar dokumen perencanaan baik hubungan perencanaan nasional maupun dokumen perencanaan daerah. Salah satu upaya dari konsisten perencanaan pembangunan adalah dilakukan Musrenbang RKPD, selain itu merupakan dokumen perencanaan daerah provinsi Papua.

Mendagri berharap RKPD Papua tahun 2018 dapat mengarahkan penyusunan APBD yang berkualitas dengan menjalankan proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung, berdasarkan data pada Dirjen Daerah kementerian dalam negeri proporsi belanja langsung provinsi Papua dalam APBD 2016 sebesar 44,04 persen.

"Kondisi tersebut harus ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada kepuasaan publik atas pelayanan pemerintah," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur minta anak-anak Papua dilatih secara khusus

Selanjutnya

Dinas tanaman pangan kembangkan beras analog

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe