Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sidang DKPP Pilkada Kabupaten Jayapura diskors
  • Jumat, 21 April 2017 — 13:35
  • 847x views

Sidang DKPP Pilkada Kabupaten Jayapura diskors

"Pelaksanaan pemungutan suara semua berjalan baik. Rekapitulasi distrik berlangsung, 16 Februari. Semua berlangsung baik. Tak ada saksi pasangan calon yang protes. Saya tahu ada perubahan dari sesama rekan panitia distrik," kata panitia distrik Yokari, Zet Yarisetouw ketika memberikan keterangan.
Suasana Sidang Etik oleh DKPP Terkait Pilkada Kabupaten Jayapura di Bawaslu Papua, Kamis (20/4/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) yang digelar di ruang sidang Bawaslu Papua, Kamis (20/4/2017) diskors. Pihak DKPP akan kembali menjadwalkan pelaksanaan sidang. Pada sidang berikut, rencananya akan digelar di Kejaksaan Negeri Jayapura.

"Sidang berikut di Kejaksaan. Mengenai waktu, akan disesuaikan. Kami akan memanggil KPU RI, KPU Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Papua, PPD, Panwas Kabupaten Jayapura sebagai teradu, KPUD Kabupaten Jayapura, dua anggota Panwas Jayapura non aktif serta Panwas distrik yang belum hadir. Urai sejujur-jujurnya keterangannya," kata pimpinan sidang, Saut Hamonangan.

Sidang kali ini dihadiri pengadu, Ketua Panwas Distrik Depapre, Obeth Kromsiham, beberapa saksi dari panitia pengawas distrik, Ketua KPUD Jayapura, Lidia Moakay bersama dua komisionernya, dua anggota Panwas Jayapura non aktif Bazaliel Ongge dan Laela Tambawang serta teradu Ketua Panwas Jayapura, Ronald Manoach.

"Pelaksanaan pemungutan suara semua berjalan baik. Rekapitulasi distrik berlangsung, 16 Februari. Semua berlangsung baik. Tak ada saksi pasangan calon yang protes. Saya tahu ada perubahan dari sesama rekan panitia distrik," kata panitia distrik Yokari, Zet Yarisetouw ketika memberikan keterangan.

Panitia Distrik Airu, Zakarias menyatakah hal serupa. Katanya, di wilayahnya, pelaksanaan pemungutan suara berjalan normal. Setelah pemungutan suara, hasilnya langsung direkap di distrik. Beberapa TPS yang sulit dijangkau, hasil pemungutan suaranya dibawa ke KPUD kabupaten untuk direkap.

Namun ia tidak menyatakan tidak sudi jika tandatangannya, salah satu yang dibawa ke Jakarta untuk dijadikan sampel ke KPU RI, Bawaslu RI dan DKKP.

"Pada pertemuan 17 maret kami tidak bahas itu. Saya keberatan tandatangan saya sampai di Jakarta. Saya keberatan penyataan Panwas Distrik Depapre," ujarnya.

Ketua KPUD Jayapura, Lidia Moakay ketika memberikan keterangannya mengatakan, pihaknya hanya menindaklanjuti rekomendasi panwas. Namun sebelum itu, KPUD terlebih dahulu melakukan klarifikasi.

"Kami dapati benar ternyata ada anggota KPPS diganti jelang pemungutan suara. Orang lain yang ikut Bimtek, tapi orang lain yang betugas di TPS. Data kami, sudah kami sandingkan dengan hasil temuan panwas," kata Moakay.

KPU kata Moakay, tidak membacakan semua hasil rekapan 19 distrik lantaran mengikuti rekomendasi panwas. Dalam rekomendasi itu, panwas menyatakan hanya dua distrik yang dibacakan.

"Kalau kami baca semua, berarti sah. Sebelum membacakan, kami bertanya ke panwas, apakah kami hsr bacakan 17 distrik, ketua panwas bilang hanya dua distrik," ujarnya.

Sementara teradu, Ronald Manoach dalam keterangannya mengatakan, rekomendasi dikeluarkan pihaknya lantaran ada berbagai temuan pergantian anggota KPPS tanpan sesuai prosedur.

"Ada kesaksian pengawas TPS kami yang berhasil mencegah kesepakatan petugas TPS dengan saksi lima paslon. Nanti kami hadirkan pada sidang berikut. Target kami bukan itu. Kami tidak bangga dengan banyaknya temuan ini. Ini hanya masalah tanggungjawab pekerjaan," kata Ronald.

Dalam rekomendasi panwas lanjut dia, disertai alasan adanya temuan pergantian anggota KPPS dari beberapa paslon dan KPUD.

Pengadu Ketua Panwas Distrik Depapre, Obeth Kromsiham menyatakan, ia mengadukan hal tersebut lantaran rekomendasi panwas kabupaten muncul tanpa ada koordinasi dengan panwas distrik.

"Tidak pernah dilakukan kajian di distrik kami. Saya merasa diabaikan. Makanya saya mengadu. Menurut saya, harusnya ada kajian hukum. Ada koordinasi agar benar-benar sinkron dengan kondisi lapangan," kata Obeth. (*)

loading...

Sebelumnya

Stop mengorbankan masyarakat Intan Jaya

Selanjutnya

Tak tertutup kemungkinan PSU Pilkada Jayapura digelar 2018

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe