Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Advertorial
  3. Kredibilitas Hakim diuji dalam putusan 19 Kadistrik Jayapura
  • Jumat, 21 April 2017 — 13:52
  • 2115x views

Kredibilitas Hakim diuji dalam putusan 19 Kadistrik Jayapura

"Kini kredibilitas hakim sedang diuji. Saya harap keputusan majelis hakim tidak merugikan paslon lain. Misalnya saja dalam putusan anggota KPPS siluman di Kelurahan Hinekombe, Distik Sentani. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 36 bulan.
Hakim yang memimpin jalannya persidangan 19 kepala distrik di Kabupaten Jayapura diuji kredibilitasnya - IST
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura, Richard Samuel Yoku mengingatkan hakim yang menangani kasus dugaan keterlibatan 19 kepala distrik di Kabupaten Jayapura, Papua dalam pilkada setempat untuk memutuskan perkara itu seadil-adilnya.

Ketua Partai Indonesia Kerja (PIKA) Kabupaten Jayapura itu mengatakan, kredibilitas hakim diuji dalam kasus ini. Putusan hukum pengadilan harus mampu memberi rasa keadilan kepada publik dan pasangan calon yang dirugikan.   

"Kini kredibilitas hakim sedang diuji. Saya harap keputusan majelis hakim tidak merugikan paslon lain. Misalnya saja dalam putusan anggota KPPS siluman di Kelurahan Hinekombe, Distik Sentani. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 36 bulan.

Tapi majelis hakim memutus hanya percobaan lima bulan. Inikan sangat jauh dari tuntutan JPU. Sudah tidak mencerminkan rasa keadilan," kata Richard Yoku, Rabu (19/4/2017) petang.

Katanya, putusan itu tidak memberikan efek jera. Jangan sampai, hal serupa kembali terjadi ketika majelis hakim memutus perkara 19 kepala distrik tersebut.

"Kabupaten Jayapura adalah kabupaten tertua di Papua. Ini menjadi tolak ukur kabupaten lain. Kami harap dalam kasus ini, hakim memberikan keputusan sesuai undan-undang yang berlaku sebagai efek jera agar tidak terjadi lagi kecurangan," ujarnya.

Ia juga memperyatakan keabsahan asosiasi kepala distrik di Kabupaten Jayapura. Katanya, apakah asosiasi ini terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

"Jangan sampai ini asosiasi musiman. Hakim harus tegas memberikan efek jera. Kalau sampai keputusan hakim ini merugikan masyarakat Jayapura, kami akan ke Jakarta melaporkan ke Komisi Yudisial, sekaligus melaporkan keputusan majelis hakim dalam sidang kasus pergantian KPPS di Hinekombe," katanya.

Ia mengingatkan 19 kepala distrik yang kini menjadi terdakwa, tidak membela mati-matian paslon tertentu. Begitu juga dengan ASN di lingkup Pemkab Jayapura. Harus memikirkan karir mereka dimasa mendatang. Jabatan politik hanya berlaku lima tahun.
 
"Jangan sampai mereka jadi korban. Mari menyuarakan hal yang benar. 19 kadistrik jangan menutup diri. Tapi mari membuka semua hal yang tidak benar. Keterbukaan itu lebih baik agar semua publik tahu. Kita ingin pembangunan di Kabupaten Jayapura berjalan baik. Jangan sampai karena pilkada tertunda, pembangunan juga tertunda," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan majelis hakim agar tidak terpengaruh jika ada oknum berupaya mengintervensi atas nama denominasi gereja tertentu. Hal itu dikatakan Richard Yoku lantaran pihaknya menerima surat dengan cap dan logo denominasi gereja tertentu yang dikirim oleh orang tak dikenal via kantor pos. Surat itu ditujukan kepada pengadilan Negeri Jayapura.

"Kami harap Hakim tidak terpengaruh. Karena paslon lain juga ada yang berasal dari denominasi gereja itu. Padahal ketua sinode denominasi gereja yang menyurat itu sudah tidak lagi menjabat. Saya akan berkoordinasi dengan beliau. Apakah itu benar suratnya atau ada orang yang memanfaatkan situasi dengan menangatasnamakan yang bersangkutan," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur gelar prosesi adat pembangunan stadion Papua Bangkit

Selanjutnya

DPW PAN resmi dukung Lukas Enembe di Pilgub

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2847x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2594x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1504x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1298x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe