Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. UP2KP akan verifikasi asas manfaat dana Otsus
  • Rabu, 26 April 2017 — 18:35
  • 1050x views

UP2KP akan verifikasi asas manfaat dana Otsus

"Gubernur sudah mengalokasikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Kami akan verifikasi asas pemanfaatan dana itu. Sejauh mana program Dinas Kesehatan di daerah," ujar Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Agus TH Raprap.
Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Untuk memastikan pemanfaatan dana Otsus bidang kesehatan, UP2KP dalam waktu dekat akan ke sejumlah daerah guna melakukan verifikasi asas pemanfaatan.

"Gubernur sudah mengalokasikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota. Kami akan verifikasi asas pemanfaatan dana itu. Sejauh mana program Dinas Kesehatan di daerah," ujar Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Agus TH Raprap.

Menurut Agus, penggunaan dana Otsus tidak bisa hanya dilihat dari serapannya. Yang utama adalah pemanfaatannya. Misalnya dana Otsus untuk bidang kesehatan di Papua.

"Makanya saya berani tantang Badan Pemeriksa Keuangan. Auditnya seperti apa, karena kami sudah turun ke lapangan," kata Agus

Selain itu kata dia, sejak tiga tahun terakhir, Dinas Kesehatan Papua telah membentuk satgas kaki telanjang (satgas kijang). Tahun depan, kabupaten/kota di Papua harus membentuk satgas untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis Dinas Kesehatan Papua.

"Gubernur dan Dinas Kesehatan Papua sudah berupaya membuat terobosan. Dana Otsus, misalnya bidang kesehatan kalau pembahasan di Bappeda seperti apa. Apakah dipakai semua oleh Dinas Kesehatan atau dialihkan untuk keperluan lain," katanya.

Seorang anggota Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi kesehatan, Ignasius W Mimin mengatakan, jika pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah tak maksimal, yang harus ditanya adalah bupati/wali kota dan jajarannya.

"Sudah 80 persen dana Otsus diberikan Pemprov Papua ke kabupaten/kota. Dana itu harus digunakan sesuai peruntukkannya. Terutama bidang pendidikan dan kesehatan," kata Mimin belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Soal maju Pilgub, Paulus Waterpauw masih belum ambil keputusan

Selanjutnya

Paripurna LKPJ Gubernur 2016, dijadwalkan awal Mei

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe