Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. KPK: Lemah tata kelola, pengelolaan kelapa sawit rawan korupsi
  • Jumat, 28 April 2017 — 08:26
  • 1354x views

KPK: Lemah tata kelola, pengelolaan kelapa sawit rawan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat sektor pengelolaan kelapa sawit banyak menimbulkan masalah karena lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian yang membuat sektor ini rawan korupsi.
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat sektor pengelolaan kelapa sawit banyak menimbulkan masalah karena lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian yang membuat sektor ini rawan korupsi.

Menurut KPK dalam rilisnya yang diterima Jubi, Selasa (26/4/2017) korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah.

Dalam kajiannya tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia.

Selain itu, KPK juga menyoroti kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit dinilai belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. “Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Dan parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya,” lanjut Diansyah.

Dari hasil kajian ini, KPK menyatakan akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.

Terpisah, Rainforest Action Network (RAN) Selasa, (25/4) merilis laporan yang mengungkap daftar bank dan investor yang mendanai delapan perusahaan yang memiliki skandal sosial dan lingkungan.

Laporan bertajuk  “Every Investor Has a Responsibility, A Forests and Finance Dossier (Setiap Investor Memiliki Tanggung Jawab, Sebuah Laporan Hutan dan Pendanaan”), mengungkap kejahatan delapan perusahaan raksasa kelapa sawit, bubur kayu dan kertas, karet dan penebangan kayu di Asia Tenggara.

Delapan perusahaan tersebut adalah Felda Global Ventures, Indofood Sukses Makmur, IOI, Wilmar, Asia Pulp and Paper, Oji Holdings, Marubeni, dan Itochu.

Tuduhan kejahatan terhadap mereka antara lain menggunakan tenaga kerja anak dan buruh secara paksa, perampasan lahan masyarakat adat, pembukaan hutan, perusakan lahan gambut dengan nilai karbon tinggi, serta mengambil keuntungan dari korupsi dan menjual produk komoditas ilegal.

Seperti diketahui Wilmar, salah satu dari perusahaan tersebut, adalah salah satu ‘buyer’ (pembeli) terbesar produk sawit dari Papua.(*)

loading...

Sebelumnya

Index Kebebasan Pers Dunia 2017 : Meski naik 6 tingkat, Papua dan UU ITE jadi ganjalan Indonesia

Selanjutnya

WPFD 2017 tidak soroti Papua secara khusus, aktivis gelar acara terpisah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe