Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Hanya dua perusahaan ikan kantongi AMDAL di Kaimana
  • Sabtu, 29 April 2017 — 10:18
  • 3839x views

Hanya dua perusahaan ikan kantongi AMDAL di Kaimana

Dua perusahaan tersebut adalah PT Raja Mina Raya (RMR) yang berlokasi Kampung Arawala, Distrik Kaimana Kota dan PT. Avona Mina Lestari (AML) di Distrik Teluk Etna.
Ilustrasi – Jubi/tamiangnews.com
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1 

Kaimana, Jubi – Ternyata hanya dua perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tangkap yang memiliki izin Analisa Dampak Lingkungan(AMDAL) selain perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan (HPH) di Kaimana, Papua Barat.           

Dua perusahaan tersebut adalah PT Raja Mina Raya (RMR) yang berlokasi Kampung Arawala, Distrik Kaimana Kota dan PT. Avona Mina Lestari (AML) di Distrik Teluk Etna.

“Berdasarkan data yang ada pada kami baru dua perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang telah mempunyai izin lingkungan, PT Avona dan Raja Mina Raya di Arawala Namatota,” kata Penyidik Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana, Binsar Sitangan, Jumat (28/4/2017). 

Sementara beberapa perusahaan penampungan dan pengirimanan usaha bidang perikanan yang beralamat di dalam Kabupaten Kaimana, kata Sitangan, pihaknya masih memberikan toleransi hingga batas yang tidak ditentukan.

“Kami sudah surati mereka agar secepatnya melakukan pengurusan izin lingkungan, karena kami akan lakukan pemeriksaan sekaligus penertiban setelah efektifnya dinas ini terpisah dari Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (Bappeda),” katanya.

Selain izin lingkungan yang harus dimiliki perusahaan perikanan, dia juga mengharapkan semua warga yang membuka usaha dagang untuk mengurus izin lingkungan. 

Warga Kaimana yang tak mau menyebutkan namanya kepada Jubi di Kaimana mengatakan, perlu langkah tegas tidak hanya bagi warga yang ingin melakukan usaha dan perusahaan yang mengelola perikanan. 

“Sampai dengan saat ini, untuk menindak atau mengingatkan penggalian bahan golong C yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa dilakukan,” katanya.

Menurut dia, pertama-tama harus dilakukan sosialisasi soal aturan yang ada agar dipahami masyarakat untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait. 

“Misalnya Dinas Perindag dalam hal pengeluaran ijin usaha, Dinas PU dalam hal IMB-nya, Dinas Kelauatan, Dinas Kehutanan, dan dinas-dinas lainnya. Kami melihat ego sektoral masing-masing SKPD berjalan semau mereka. Kalau sudah terutama untuk penambang pasir dan batu, harus ada solusi dari pemerintah,” katanya. (Jacob Owen)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pansel tetapkan 8 calon anggota MRP Kaimana

Selanjutnya

Jelang Pesparawi, tempat jualan marak di Kaimana 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe