Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Tuvalu cemas dengan kebijakan Trump soal iklim
  • Senin, 01 Mei 2017 — 15:33
  • 1247x views

Tuvalu cemas dengan kebijakan Trump soal iklim

Masyarakat Tuvalu cemas dengan perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terkait iklim.
Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga/RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Tuvalu, Jubi – Masyarakat Tuvalu cemas dengan perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terkait iklim. Setiap hari, mereka menyaksikan tinggi muka air laut yang terus meningkat, terumbu karang yang rusak, dan lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat pasokan air.

Tuvalu dihuni oleh sekitar 10.000 orang yang sehari-harinya berhadapan dengan peningkatan muka air laut dan perubahan iklim. Akhir-akhir ini mereka juga disuguhi dengan perdebatan hebat di Amerika Serikat terkait kebijakan Donald Trump yang akan mencabut AS dari Kesepakatan Paris. “Kita melihat dengan mata kepala sendiri perdebatan seperti ini setiap hari di BBC dan CNN yang membuat keluarga kami takut, sangat membuat kami stress,” ujar Enele Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu dan pengusul kunci dalam Kesepakatan Paris 2015.

Menurut dia, perubahan kebijakan Gedung Putih terkait iklim ini membuat masa depan masyarakat menjadi tidak jelas dan ketidakpercayaan pada ide atau wacana yang diperkenalkan negara-negara besar.

Kesepakatan Paris telah ditandatangani oleh mayoritas negara besar pada Desember 2015. Negara-negara tersebut berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rangka menekan dampak perubahan iklim.

Negosiasi itu disepakati oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama yang pada saat itu menandatangani kesepakatan. Saat itu, muncul sinyal kuat bahwa dunia tengah berkomitmen penuh untuk menciptakan masa depan rendah karbon.

Tetapi, itu dulu. Sekarang, Presiden Trump memutarbalikkan keadaan. Ia bahkan menuduh ide perubahan iklim sebagai informasi palsu atau hoax. Satu hal yang dulu pernah dilontarkan pemimpin Tiongkok namun kini telah berubah.

Dalam rangkaian pidato kampanyenya pada tahun 2016, Trump menyuarakan untuk membatalkan kesepakatan Paris dan bahkan menyebutnya buruk untuk kepentingan bisnis AS dan memperbolehkan birokrat luar negeri mengontrol energi yang AS gunakan.

Pekan lalu dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Trump mengatakan bahwa ia akan mengumumkan keputusan apakah Washington akan tetap berada dalam Kesepakatan Paris atau tidak, dalam waktu dua pekan ini. Dalam wawancara itu, ia protes karena AS telah diperlakukan tidak adil dalam Kesepakatan Paris karena Tingkok, India, Rusia dan negara-negara lain membayar terlalu rendah untuk membantu negara-negara yang lebih miskin di bawah skema Dana Iklim Hijau.

“Ini skenario yang cukup mengkhawatirkan bagi negara seperti Tuvalu. Kami tentu berharap pemerintahan Trump akan mempertimbangkan kembali dan tetap bekerjasama dengan kami. Ini adalah isu global dan karena itu perlu respons global juga, khususnya kepemimpinan kuat dari para pemimpin di dunia,” ujar Sopoaga.

Pekan-pekan terakhir ini, kabinet Trump dan penasihatnya telah menyarankan ia untuk tetap dalam Kesepakatan Paris, satu hal yang sebenarnya merupakan langkah melanggar janji kampanyenya. Sekretaris Negara, Rex Tillerseon, yang merupakan mantan eksekutif perusahaan minyak, telah memberikan sinyal bahwa ia lebih suka tetap dalam Kesepakatan Paris.

Sikap Tillerson itu didukung oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk ExxonMobil, Royal Dutch Shell dan Bristish Petroleum (BP). Namun, tidak semua orang terdekat Trump setuju dengan Tillerson. Ahli strategi kepercayaan Trump, Steve Bannon dan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan, Scott Pruitt dikenal sebagai pengingkar bahaya perubahan iklim.

Tarik dirinya AS dari Kesepakatan Paris memang tidak akan mengubah kesepakatan multilateral di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, namun AS sebagai negara pengemisi terbesar kedua di dunia sekaligus sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar di dunia keluar dari Kesepakatan Paris akan memperlemah kesepakatan itu secara substansial.

Menurut Sopoaga, dengan keluarnya AS dari Kesepakatan Paris itu juga berarti akan memperlemah kepemimpinan Amerika di dunia, khususnya di Pasifik. “Keluar dari Kesepakatan Paris akan berarti kekalahan besar bagi multilateralisme, kemanusiaan dan tindakan memalukan,” ujarnya.

“Kaum muda di setiap bangsa akan melihat hal ini sebagai kehancuran kepemimpinan. Dan bagi negara kepulauan seperti Tuvalu akan melihat hal ini sebagai kerusakan kepemimpinan,” tuturnya.

Jika misalnya AS urung tarik diri dari Kesepakatan Paris, tidak berarti AS akan mematuhi seluruh komitmennya mengurangi emisi karbon. Trump telah membatalkan larangan eksplorasi bahan bakar fosil dan sebaliknya, yaitu berkomitmen untuk mengeksplorasi sumber tambang minyak dan batubara.

Namun, Sopoaga masih menaruh harapan. Kendati AS tarik diri, masih ada Tiongkok dan Uni Eropa yang berkomitmen menjalankan kepemimpinan di bidang iklim. Pertarungan akan terus berlanjut. “Masyarakat Tuvalu tidak akan pernah menyerah dan akan tetap menjaga kepemimpinan kami untuk aksi global melawan perubahan iklim,” ucapnya.   

“Saya yakin, Gedung Putih akan mempertimbangkan kembali keputusannya dan menimbang kembali pentingnya bekerjasama dengan kami untuk tetap berada dalam Kesepakatan Paris demi kepentingan seluruh umat manusia. Itu harapan dan doa saya,” ujarnya. **

loading...

Sebelumnya

Tingkat stres anak muda Maori dan Pasifik di Selandia Baru lebih tinggi

Selanjutnya

Korban kekerasan pemilu minta kompensasi berupa suara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe