Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Pemerintah diminta perhatikan guru honor
  • Senin, 01 Mei 2017 — 19:15
  • 1924x views

Pemerintah diminta perhatikan guru honor

“Kebanyakan guru honorer. Rata-rata sukrela, tanpa gaji maupun tunjangan lainnya. Kami punya ada 16 guru, hanya satu guru PNS. Selebihnya guru sukarela,” kata Yohanes ketika ditemui Jubi di Kota Jayapura, Papua, Minggu (30/4/2017). 
Kepala Sekolah SMAN 4 Paniai, Yusuf Tekeya ketika diwwancarai Jubi di Jayapura, Sabtu (29/4/2017) - Jubi/Timo Marten
Timoteus Marten
Editor : Admin Jubi
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dan Pemerintah pusat diminta memperhatikan kesejahteraan dan nasib para guru honorer yang mengabdi di daerah pedalaman. 

Guru honorer dan operator di SMA Yayasan Pendidikan dan Persekolan Katolik (YPP) St. Fransiskus Asisi Eupouto, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, Papua, Yohanes Anto mengatakan, sebagian besar guru di daerah pedalaman merupakan guru sukarela. 

“Kebanyakan guru honorer. Rata-rata sukrela, tanpa gaji maupun tunjangan lainnya. Kami punya ada 16 guru, hanya satu guru PNS. Selebihnya guru sukarela,” kata Yohanes ketika ditemui Jubi di Kota Jayapura, Papua, Minggu (30/4/2017). 

Berbeda dengan guru yang punya nomor induk pegawai (NIP). “Mereka jelas punya gaji pokok dan tunjangan. Tapi saya tidak tahu jumlahnya,”  katanya. 

Menurut dia, kepala sekolah (kepsek) kewalahan menggaji guru sukarela tersebut. Namun demikian, tiap kepsek menyiasatinya dengan mengalihkan sebagian dana BOS (biaya operasional sekolah) yang dianggarkan Pemerintah.

“Dana BOS ada pos-posnya, sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” kata guru honorer yang mengajar sejak tahun 2013 ini. 

Maka dari itu, pihaknya berharap agar Pemerintah memperhatikan nasib guru-guru yang mengajar sukarela di daerah pedalaman Papua.

“Kasihan banyak teman-teman sudah 10 tahun honor,” katanya. 

Ditemui bersamaan, Kepala Sekolah SMAN 4 Paniai, Yusus Tekeya mengatakan, di sekolahnya yang berdiri tahun 2012 selain minimnya sarana dan prasana, juga minimnya kesejahteraan guru. 

“Perumahan guru belum ada, rumah kepala sekolah belum ada, lab komputer juga tidak ada,” katanya. 

Di sekolahnya sebanyak 17 guru yang mengajar 104 siswa. “Saya sendiri yang PNS, yang lainnya guru sukarela,” katanya. 

Disebut guru sukarela, katanya, karena hak mereka belum tentu dibayarkan. “Kalau ada dana BOS harus saya bayarkan ke mereka. Sudah satu tahun ini dinas pernah bayar, tapi triwulan per tahun. Sebelumnya natal baru dibayarkan. Tahun ini belum dapat,” katanya. 

Sebagai kepala sekolah dirinya bertanggung jawab atas belasan guru yang mengabdi di sekolah tersebut. “Tolong perhatikan. Kalau bisa di-SK-kan, atau kontrakkan untuk kerja di sana,” katanya

“Kami rindukan sarana dan prasarana. Lab, gedung, pagar. Kami selalu rindukan. Pemerintah pusat alokasikasikan dana. Mohon turun ke sekolah-sekolah biar sekolah yang kelola. Selama ini kan dari dinas. Kami tidak tahu ini dana dari mana, jumlahnya berapa,” lanjutnya.

Senada dikatakan Kepala Sekolah SMAN 2 Paniai, Aragide, Frans Kobepa. Frans mengatakan, ada 25 guru sukarela di sekolahnya; 3 guru perempuan dan 22 lainnya laki-laki. 

“Kami butuh guru dan guru PNS. Maka pemerintah kabupaten dan provinsi harus perhatikan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Kesejahteraan guru juga. Pemprov dan kabupaten harus prioritaskan guru dan kesejahteraannya. Dana dari pusat itu harus prioritaskan guru-guru yang mengabdi di daerah terpencil,” kata kepala sekolah dengan 112 siswa dan tiga jurusan ini. 

Ia juga meminta agar penyebaran guru merata di semua daerah, tidak hanya hanya menumpuk di kota. 

“Karena di Papua ini guru kadang mengajar SD, tapi juga SMA, dan SMA. Penyebaran guru juga jangan hanya menumpuk di kota, tapi juga di daerah pedalaman,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Toha Machsum: Pendidikan sastra multibudaya di dunia pendidikan itu perlu

Selanjutnya

Kelulusan siswa SLTA diumumkan 2 Mei pagi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe