Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Domberai
  3. Tujuh tahun penjara, koruptor di Sorong masih terima gaji
  • Selasa, 02 Mei 2017 — 10:38
  • 1632x views

Tujuh tahun penjara, koruptor di Sorong masih terima gaji

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sorong, Syafrudin Sabonama mengatakan, eksistensi Basirun sebagai anggota DPRD Kota Sorong masih ada, karena PAN sebagai partai yang mengusung beliau belum menerima salinan putusan dari pengadilan tentang vonis yang diberikan kepadanya. 
Ilustrasi koruptor - Tempo.co
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sorong, Jubi – Salah seorang anggota DPRD Kota Sorong, Basirun, yang berstatus sebagai terpidana dan divonis tujuh tahun penjara dalam sidang tindak pidana korupsi (tipikor) kasus dana bantuan sosial (bansos) kebakaran pasar Rufei tahun 2012 ternyata masih menerima gaji sebagai anggota dewan. 

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sorong, Syafrudin Sabonama mengatakan, eksistensi Basirun sebagai anggota DPRD Kota Sorong masih ada, karena PAN sebagai partai yang mengusung beliau belum menerima salinan putusan dari pengadilan tentang vonis yang diberikan kepadanya. 

Salinan ini menurut, Syafrudin akan menjadi landasan hukum agar partai mengambil sebuah keputusan, sebab di PAN sendiri ada mekanisme yang harus dijalankan. 

“Kami berharap agar persoalan Basirun ini segera tuntas, agar kepengurusan di partai maupun di DPRD tetap berjalan. Selama ini masih terdaftar di DPRD ataupun di partai, karena di DPR, keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan anggota dewan, bisa dilakukan kalau ada rekomendasi dari partai, sedangkan partai mau usulkan harus ada kepastian hukum,” katanya kepada Jubi di Kota Sorong, Sabtu (29/4/2017). 

Syafrudin mengatakan, DPRD adalah sebuah organisasi negara yang bersifat terbuka. Segala keputusan politik dan administrasi yang ada di lembaga ini harus bersifat terbuka dan mempunyai legalitas hukum. Ketika ada surat masuk terkait pengusulan status anggota DPR, maka secara otomatis dewan akan memproses hal itu. 

“Dewan tidak mungkin mengabaikan surat itu, akan tetapi sampai saat ini surat-surat itu belum masuk,” katanya. 

Menurutnya, Basirun masih memperjuangkan upaya hukum. Jika perjuangan Basirun untuk mendapat upaya hukum telah final, maka PAN harus mendapat salinan putusan tersebut. Dengan dasar salinan itulah sehingga hak-hak Basirun dihentikan. 

“Selama belum ada putusan tentang Basirun yang final, maka hak-hak Basirun juga tetap berjalan,” katanya. 

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipitsus) Kejaksaan Negeri Sorong, Benoni Komndan sebelumnya telah mengeluarkan SK penetapan DPO terhadap terpidana kasus korupsi dana bansos Rufey Kota Sorong Basirum, yang juga anggota DPRD Kota Sorong dari PAN. 

Hingga surat DPO itu diterbitkan pun yang bersangkutan belum juga menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri. (*)

Sebelumnya

PSPL Sorong lepas 130 tukik ke laut

Selanjutnya

Kata Thomas Jitmau, hanya satu KNPI yang diakui pemerintah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe