Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. APBD Kaimana belum ditetapkan, ini kata politikus Gerindra
  • Selasa, 02 Mei 2017 — 13:54
  • 1274x views

APBD Kaimana belum ditetapkan, ini kata politikus Gerindra

“Kalau kondisi yang saat ini terjadi, terus mereka (DPRD) diam saja dan melihat hal ini, ini kan sangat disayangkan. Seharusnya ada langkah tegas. Kalau satu, dua kali diingatkan, tetapi tidak ada perubahan, kan ada langkah pamungkas lainnya. Jadi, menurut kami DPRD belum tegas,” katanya kepada Jubi di Kaimana, Jumat (29/4/2017). 
Kota Kaimana – wikipedia
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kaimana, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaimana, Papua Barat belum menetapkan peraturan daerah dalam sidang paripurna tentang ABPD tahun anggaran 2017 pada April lalu. 

Hal itu karena sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana dipangil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh kejaksaan dan kepolisian setempat ihwal perubahan PP nomor 18 tahun 2014 tentang struktur organisasi.
Politikus partai Gerindra, Frendy Bles menilai, DPRD Kaimana kurang tegas dalam melakukan pengawasan. 

Menurutnya, DPRD adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh negara untuk melakukan fungsi kontrol. Anggota DPRD juga dipilih masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. 

“Kalau kondisi yang saat ini terjadi, terus mereka (DPRD) diam saja dan melihat hal ini, ini kan sangat disayangkan. Seharusnya ada langkah tegas. Kalau satu, dua kali diingatkan, tetapi tidak ada perubahan, kan ada langkah pamungkas lainnya. Jadi, menurut kami DPRD belum tegas,” katanya kepada Jubi di Kaimana, Jumat (29/4/2017). 

Dengan itu, katanya, tingkat kepercayaan publik terhadap legislator menurun. “Kita ingat, kita di sini adalah suara rakyat yang memilih kita. Di sini kita diuji dan diukur, seperti apa kapasitas dan kapablitas kita memperjuangkan hak-hak rakyat, dan jangan marah kalau kondisi saat ini yang terjadi baru kita tidak tegas dan pada pemilihan berikut kita tidak dipilih, karena krisis kepercayaan dan itu akan terjadi,” katanya. 

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay mengatakan, pihaknya akan memanggil ekesekutif perihal belum dibagikannya DPA. 

“Keluhan masyarakat kami sudah sampaikan kepada pemerintah lewat rapat resmi, dan kami sebatas bisa menyampaikan agar secepatnya hal-hal yang menjadi kendala, seperti belum dilantiknya pimpinan SKPD itu bisa dilaksanakan, sehingga optimalisasi program bisa dilaksanakan. Jadi, kami hanya bisa sampaikan, sementara yang eksekutor pemerintah,” katanya. 

Ia menegaskan hal itu tak berkaitan dengan proses hukum yang melibatkan beberapa pejabat di Pemkab Kaimana. 

“Apa hubunganya? Itu kan person? Pemerintahan harus tetap dijalankan. Jadi, bila sampai bulan kelima tidak ada perubahan, maka kami sudah sepakat untuk memangil pemerintah kembali dan kita pakai deadline. Kalau itu juga tidak bisa, maka kami akan gunakan kewenangan kami untuk menyurati pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi, karena itu aturan mainnya,” katanya. 

Frans pun mengimbau agar masyarakat memahami tugas dan fungsi DPRD. Keputusan yang diambil legislator merupakan keputusan bersama, sementara ekeskutor yang berhak untuk menjalankan APBD ada pada pemerintah daerah. (Jacob Owen)

loading...

Sebelumnya

Jelang Pesparawi, tempat jualan marak di Kaimana 

Selanjutnya

Di Kaimana, 20 siswa SMA tak lulus UN

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe