Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Ketua KPU Kabupaten Jayapura dituding tak paham aturan 
  • Rabu, 03 Mei 2017 — 18:20
  • 1096x views

Ketua KPU Kabupaten Jayapura dituding tak paham aturan 

“Ketua KPU perlu belajar banyak soal aturan penggunaan anggaran. Sangat jelas bahwa anggaran yang digunakan KPU dalam proses pilkada di daerah ini menggunakan APBD. Jadi, sudah wajib untuk melakukan laporan pertanggungjawabannya. Lalu kemudian, KPU meminta untuk PSU dengan besar anggaran Rp 5,7 miliar sangat tidak wajar,” katanya kepada Jubi di Sentani, Rabu (3/5/2017). 
Kertas suara yang digunakan dalam pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 – Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw menuding Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidia Mokay tak memahami aturan penggunaan anggaran yang dibebankan kepada APBD. 

Hal itu disebut Edison menanggapi informasi yang menyebutkan anggaran yang dikeluarkan pihak eksekutif tak harus melalui sidang dan persetujuan DPRD.

“Ketua KPU perlu belajar banyak soal aturan penggunaan anggaran. Sangat jelas bahwa anggaran yang digunakan KPU dalam proses pilkada di daerah ini menggunakan APBD. Jadi, sudah wajib untuk melakukan laporan pertanggungjawabannya. Lalu kemudian, KPU meminta untuk PSU dengan besar anggaran Rp 5,7 miliar sangat tidak wajar,” katanya kepada Jubi di Sentani, Rabu (3/5/2017). 

Menurutnya semua anggaran yang akan keluar melalui eksekutif harus melalui sidang dan atas persetujuan DPRD. Tidak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa persetujuan legislatif. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 

“Ketua KPU dalam hal ini aturan PKPU-nya saja dia tidak begitu paham. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk lebih banyak belajar soal aturan dan undang-undang yang berlaku,” ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan Edison, bahwa proses sidang DKPP sedang berlangsung. Proses ini harus diikuti bersama secara baik hingga putusan sidang.

“Ketua KPU keliru kalau sekarang sedang melaksanakan sosialisasi tentang PSU yang akan dilaksanakan pada 19 Juli. Proses sidang DKPP sedang berlangsung dan kita semua belum tahu keputusan dari sidang tersebut. Oleh sebab itu, proses ini harus diikuti dulu sampai selesai,” katanya. 

Terpisah, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menegaskan, laporan penggunaan anggaran oleh KPU harus dipertanggung jawabkan. Kini pihaknya tetap menghargai proses hukum yang dilakukan oleh DKPP melalui sidang kode etik yang masih berlangsung.

“Ini anggaran melalui APBD, harus dilaporkan. Kita tidak bisa mencairkan dana selanjutnya kalau tidak ada laporan penggunaan anggaran yang lalu. Kita juga tetap menghargai proses hukum yang sedang berlangsung, karena dari dasar ini kita akan tau apakah PSU perlu dilakukan atau tidak,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

ASN diingatkan pentingnya pendidikan karakter

Selanjutnya

Pers bukan musuh, tapi media kontrol sosial

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe