TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tolak pembangunan pos TNI, masyarakat Habema palang jalan trans Papua
  • Jumat, 05 Mei 2017 — 17:22
  • 2888x views

Tolak pembangunan pos TNI, masyarakat Habema palang jalan trans Papua

"Masyarakat hubungi saya, ini karena militer membangun pos di daerah Habema. Itu daerah wisata sehingga masyarakat pemilik ulayat tidak terima," kata Emus, Jumat (5/5/2017).
Ilustrasi Pos TNI - Dok. Jubi 
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Admin Jubi

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Masyarakat Distrik Habema, Jayawijaya dikabarkan memalang jalan trans Papua rute Jayawijaya-Nduga sejak beberapa hari terakhir.

Legislator Papua dari daerah pemilihan Jayawijaya, Nduga dan Lanny Jaya, Emus Gwijangge mengatakan, informasi dari masyarakat kepada pihaknya, pemalangan dilakukan pihak pemilik ulayat, Walia Tabuni. Masyarakat tidak terima jika dibangun pos TNI permanen di wilayah itu.

"Masyarakat hubungi saya, ini karena militer membangun pos di daerah Habema. Itu daerah wisata sehingga masyarakat pemilik ulayat tidak terima," kata Emus, Jumat (5/5/2017).

Sebagai perwakilan dari wilayah itu, Emus meminta pihak Kodam XVII/Cenderawasih segera memerintahkan Kodim Wamena, menghentikan pembangunan pos tersebut. Katanya, masyarakat merasa tak nyaman jika ada pos aparat keamanan di sekitar lokasi.

"Kalau mau bangun pos cukup di Wamena. Jangan masuk ke wilayah Danau Habema. Itu area wisata. Pembangunan jalan trans Habema-Mumugu, Nduga tak ada masalah. Pembangunan jalan tetap berjalan. Tapi tidak boleh membangun pos apalagi untuk menetap," ujarnya. 

Menurutnya, jika aparat keamanan ingin mengawal pembangunan jalan trans Papua, tidak harus mendirikan pos keamanan. Ia khawatir, hal ini akan memunculkan situasi yang tak diinginkan. 

"Secara pribadi, dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyurati Pangdam XVII/Cenderawasih. Masyarakat masih trauma terhadap kekerasan militer, sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang," katanya.

Salah satu warga Habemah, Tiruan Lokbere membenarkan hal tersebut. "Kami mau turun ke Jayapura untuk mengadu langsung ke DPR Papua dan membawa bukti foto-foto, tapi kami kesulitan tiket," kata Lokbere via teleponnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Jokowi harus tepati janji selesaikan kasus Paniai

Selanjutnya

Bagi selebaran, enam aktivis KNPB Manokwari ditangkap, ada anak dua tahun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat