Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. AS dan Jerman persoalkan pasal makar, Menlu tak bergeming
  • Minggu, 07 Mei 2017 — 14:31
  • 2659x views

AS dan Jerman persoalkan pasal makar, Menlu tak bergeming

Pasal 106 dan 110 KUHP atau dikenal sebagai Pasal Makar, selama ini digunakan negara sebagai pasal kunci untuk mengkriminalisasi ekspresi penentuan nasib sendiri.
Aksi protes oleh National Papua Solidarity (NAPAS) 16 Mei 2013 di Jakarta menuntut pembebasan Tapol – Napas doc
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Delegasi Jerman, Gunnar Schneider dan delegasi Amerika Serikat, Jessica Carl secara khusus mengajukan rekomendasi agar pemerintah Indonesia mencabut Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai biang penghambat kebebasan berekspresi di Papua dan Papua Barat.

Menanggapi pidato Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di sesi ke-27 Universal Periodic Report (UPR) di Jenewa, Swis (3/5) kedua delegasi tersebut, disamping menghargai kemajuan Indonesia di beberapa bidang, juga memberikan beberapa rekomendasi untuk perlindungan kebebasan berekspresi di Papua.

“Kami merekemondasikan Indonesia untuk mengakhiri semua tuntutan pelanggaran di bawah Pasal 156 dan 156a KUHP mengenai kebebasan beragama dan berekspresi serta mengakhiri semua tuntutan pelanggaran di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP mengenai kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai,” ujar Jessica Carls mewakili Amerika Serikat.

Senada dengan itu, delegasi Jerman Gunnar Schneider, juga merekomendasikan agar Indonesia mencabut pasal tersebut.

“Kami menawarkan rekomendasi agar mencabut pasal 106 dan 110 KHUP yang membatasi kebebasan berekspresi, serta meninjau kembali peraturan dan hukum nasional serta lokal termasuk Perda-perda untuk menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan dihormati secara universal,” kata Schneider.

Pasal 106 dan 110 KUHP atau dikenal sebagai Pasal Makar, selama ini digunakan negara sebagai pasal kunci untuk mengkriminalisasi ekspresi penentuan nasib sendiri.

Namun di dalam responnya, Menlu Retno Marsudi tampak tidak bergeming merespon rekomendasi tersebut. Mewakili pemerintah, dirinya hanya berkali-kali menekankan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI.

“Saya garisbawahi secara tegas bahwa provinsi Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi di Indonesia. Dua provinsi ini adalah bagian integral dari NKRI. Saya ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia,” tegasnya.

Judicial Review pasal makar

Akhir Maret 2017 lalu Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara yang bergerak di bidang HAM di Indonesia mendaftarkan permohonan pengujian materil pasal-pasal makar dalam KUHP terhadap UU 1945 (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Uji Materi didaftarkan pada 21 Maret 2017, dengan No. 1654/PAN.MK/III/2017.

Menurut mereka pasal-pasal makar tersebut harus dihapuskan karena telah menjadi alat represi negara.

“Ekspresi politik sebagai jalan mengkritisi perilaku Negara yang tidak serius dalam melayani hak-hak warga Negaranya kerap dihadapi dengan represi. Demikian halnya yang terjadi di Papua. Cap sebagai pemberontak, separatis sampai pada pelaku makar menjadi hal lumrah didengar dan diarahkan pada siapa pun yang dianggap melakukan “perlawanan” terhadap Negara,” ujar Arif Maulana seperti dikutip dari siaran pers yang diterima redaksi Maret lalu.      

Menurut tim tersebut keberadaan pasal-pasal makar di KUHP, telah membuat kondisi kebebasan ekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua menjadi buruk. Ancaman pasal-pasal tersebut dikatakan telah menghambat aktivitas-aktivitas pembelaan hak asasi manusia yang dilakukan warga Papua.

Cakupan materi yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah: Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden); Pasal 106 (Makar dengan maksud memisahkan diri dari Indonesia); Pasal 107  (Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah); Pasal 108  (pemberontakan); dan Pasal 110  (Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, pasal 106, pasal 107, dan pasal 108).

Sementara para Pemohon dalam Pengujian Materil tersebut adalah: Hans Wilson Wader, mahasiswa yang dikriminalkan dengan pasal makar; Meki Elosak, petani yang divonis 8 tahun karena dianggap makar; Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, orang yang dituduh anggota kelompok bersenjata; Pastor John Jonga, Pr.; seorang Pastor di Papua; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua,; dan Yayasan Satu Keadilan.(*)

loading...

Sebelumnya

11 negara tanya kemajuan penegakan HAM Papua di UPR-27, tidak gubris pembangunannya

Selanjutnya

CLD: Indonesia bersilat lidah di Jenewa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe