Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pemerintah Tonga intervensi kebebasan penyiaran
  • Senin, 08 Mei 2017 — 13:28
  • 1396x views

Pemerintah Tonga intervensi kebebasan penyiaran

Asosiasi penyiaran publik terbesar di dunia telah menyurati Raja Tonga untuk menyatakan keprihatinannya terhadap intervensi Pemerintah Kerajaan Tonga terhadap struktur Komisi Penyiaran Tonga.
Ilustrasi alat penyiaran. /RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Tonga, Jubi – Asosiasi penyiaran publik terbesar di dunia telah menyurati Raja Tonga untuk menyatakan keprihatinannya terhadap intervensi Pemerintah Kerajaan Tonga terhadap struktur Komisi Penyiaran Tonga.

Bulan ini, pemerintah Tonga memaksa Ketua Komisi Penyiaran Publik untuk mengundurkan diri dan meminta agar dewan penyiaran memecat manajer umum komisi tersebut, Nanise Fifita. Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva menuding orang-orang tersebut tidak bisa diajak bekerjasama dan tidak mendukung penuh pemerintahan. Selain itu, mereka juga dituding telah bersikap kritis namun tidak berimbang.

Hal ini menuai protes dari berbagai pihak, termasuk di antaranya Aliansi Media Publik. Tujuan pelayanan penyiaran publik pada dasarnya yaitu melindungi hak dan kepentingan publik dan wajib bersikap independen terhadap negara dan pemerintah.

“Dan saya kira perdana menteri yang telah menyasar komisi penyiaran dan para personel di komisi penyiaran ini sungguh tidak benar. Sebagai presiden Aliansi Media Publik, saya menyerukan pada setiap orang untuk menahan diri dan pastikan bahwa independensi editorial dan penyiaran tetap terlindungi,” ujar Presiden Aliansi Media Publik, Paul Thomson yang juga telah menyampaikan surat protesnya kepada Akilisi Pohiva.

Pengacara Nanise Fifita mengatakan bahwa pemecatan kliennya itu tidak beralasan dan menyalahi kontrak. Pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkan surat kontrak kerja Nanise Fifita.

Sang pengacara bernama Clive Edwards mengatakan bahwa kliennya berhak untuk memperbaharui kontraknya. Jika pemecatan ini tetap dilakukan, mereka akan menempuh jalur hukum untuk menolaknya.

Pencopotan Komisi Penyiaran ini bukan sekali ini terjadi. Pada tahun 2015, hal serupa terjadi dan kasusnya berujung di Mahkamah Agung. “Cara intimidasinya sangat jelas. Jika reporter tidak mau melaporkan hal yang diminta pemerintah dan jika reporter menyiarkan hal yang tidak diinginkan pemerintah, maka reporter tersebut akan dipecat,” tuturnya. **

loading...

Sebelumnya

Macron menang tipis di teritori Prancis-Polinesia

Selanjutnya

Kepolisian Solomon akhirnya dipersenjatai lagi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6266x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5848x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 4011x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe