Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Bupati Jayapura jamin tanah pelabuhan peti kemas tak bermasalah 
  • Selasa, 09 Mei 2017 — 10:14
  • 1689x views

Bupati Jayapura jamin tanah pelabuhan peti kemas tak bermasalah 

“Kalau ada persoalan seperti ini lalu dibicarakan di Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan pihak-pihak yang di luar dari pokok persoalannya jelas tidak akan menyelesaikan persoalan yang dituntut. Hal ini harus dibicarakan kembali ke dalam masyarakat itu sendiri,” katanya. 
Tiang pancang dermaga peti kemas di Depare, Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura Matius Awoitauw mengatakan, persoalan tanah dengan pemilik hak ulayat lokasi pembangunan peti kemas di Depapre sudah dibicarakan dan diselesaikan sejak lama. 

Menurut dia proses pembayaran hak ulayat pembangunan dermaga tersebut dilakukan saat dirinya sebagai pekerja LSM, bahkan ia hadir dalam proses tersebut. 

“Saya menjamin tanahnya tidak bermasalah, karena persoalan ini sudah dibicarakan dan diselesaikan oleh bupati sebelum saya, dan bupati ini adalah anak asli dari Depapre. Waktu itu saya masih aktif di LSM (PT.PPMA) yang bekerja untuk melakukan pemetaan terhadap kepemilikan hak ulayat di daerah ini. Prosesnya dilakukan secara terbuka bersama seluruh masyarakat di Depapre,” katanya kepada Jubi di Sentani, Senin (8/5/2017).

Menurut dia kalau ada persoalan terkait hak ulayat hendaknya dibahas bersama antara masyarakat setempat, khususnya pemilik ulayat. 

“Kalau ada persoalan seperti ini lalu dibicarakan di Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan pihak-pihak yang di luar dari pokok persoalannya jelas tidak akan menyelesaikan persoalan yang dituntut. Hal ini harus dibicarakan kembali ke dalam masyarakat itu sendiri,” katanya. 

Kepala Distrik Depapre, Ganefo mengaku pihaknya telah berupaya memfasilitasi para pemilik hak ulayat untuk membicarakan secara bersama persoalan tersebut. Namun ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa kurang puas atas proses pembayaran ganti rugi hak ulayatnya.

“Sebagai Pemerintah di tingkat distrik, kita sudah berupaya untuk fasilitasi pembicaraan ini dengan duduk bersama para pemilik hak ulayat. Namun ada pihak lain yang masih merasa kurang puas sehingga menempuh jalur lain,” kata Ganefo. (*)

loading...

Sebelumnya

Kampung Yoboi dan Asei Pulau usulkan pembangunan rumah rakyat

Selanjutnya

Pembangunan pelabuhan Depapre, BUMN-BUMD harus kerja sama

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe