Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Dampak pemotongan DAU, penerimaan pajak berkurang Rp53 miliar
  • Selasa, 04 Oktober 2016 — 06:25
  • 550x views

Dampak pemotongan DAU, penerimaan pajak berkurang Rp53 miliar

"Kita hitung-hitung lost pajaknya tak hanya di Papua, tetapi juga di Maluku sebesar Rp53 miliar dan itu harus kita tutupi dengan berbagai cara,” katanya kepada Jubi, Senin (3/10/2016).
DJP Papua Maluku saat melakukan jumpa pers. - Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
Editor : Syofiardi
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua Maluku memperkirakan, penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan pemerintah pusat kepada Papua akan berdampak pada pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp53 miliar.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua Maluku Chandra Budi mengatakan, bahkan pengurangan itu bisa lebih besar jika penyerapan dana APBD tiap daerah kurang.

"Kita hitung-hitung lost pajaknya tak hanya di Papua, tetapi juga di Maluku sebesar Rp53 miliar dan itu harus kita tutupi dengan berbagai cara,” katanya kepada Jubi, Senin (3/10/2016).

Di antara cara, katanya, sosialisasi terus-menerus, penambahan wajib pajak baru, dan hasil program Amnesti Pajak.

Ia juga mewanti target DJP Papua Maluku sebesar Rp14 triliun dengan syarat jika penyerapan dari APBD daerah bagus. Ditambah kinerja pihaknya yang maksimal.

"Kita berharap bergantung pada penyerapan APBD, karena ini berpengaruh kepada kita langsung, jika berhenti seumpamanya adanya kejadian tertentu sehingga memberhentikan proyek maka kita tak bisa capai target karena berhenti membayar," katanya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyidikan, Kanwil DJP Papua Rahmad Auladi mengungkapkan,hingga September 2016 realisasi penerimaan pajak dari target Rp14 triliun adalah sebesar Rp6,63 triliun atau baru mencapai 47,39 persen.

"Dengan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp4,04 triliun, pajak PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,17 triliun, PBB dan BPHTB sebesar Rp366,6 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp 54,1 miliar," ujarnya. 

Rahmad menyebutkan, penerimaan pajak dari data masing-masing kantor perwakilan, di antaranya KPP Pratama Timika dengan penerimaan sebesar Rp1,81 triliun (59,90 persen), KPP Pratama Ambon Rp1,095 triliun (45,77 persen), dan  KPP Pratama Jayapura Rp1,59 triliun (45,46 persen).(*)

loading...

Sebelumnya

Tera ulang akan dikelola Disperindagkop Kota Jayapura

Selanjutnya

Amnesti pajak pertama, DJP Papua Maluku lampaui target

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6216x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5792x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3973x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe