Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lapago
  3. DPRD Jayawijaya bahas LKPJ Bupati 2016
  • Jumat, 12 Mei 2017 — 18:50
  • 1329x views

DPRD Jayawijaya bahas LKPJ Bupati 2016

“LKPJ Bupati Jayawijaya tahun 2016 sudah diserahkan, dari segi aturan selama tiga puluh hari, sehingga bila dalam pembahasan ada yang tidak sesuai, maka kita akan bahas dan selanjutnya bila ada tidak sesuai kita akan minta pertanggungjawabannya,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayawijaya, Soleman Elosak usai memimpin sidang, Jumat (12/5/2017).
Sidang paripurna DPRD Jayawijaya – Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – DPRD Jayawijaya menggelar rapat paripurna masa sidang I tahun 2017 dan pembukaan rapat paripurna masa sidang II DPRD Kabupaten Jayawijaya, guna mendengar dan menerima Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati Jayawijaya tahun 2016 untuk selanjutnya dibahas.

“LKPJ Bupati Jayawijaya tahun 2016 sudah diserahkan, dari segi aturan selama tiga puluh hari, sehingga bila dalam pembahasan ada yang tidak sesuai, maka kita akan bahas dan selanjutnya bila ada tidak sesuai kita akan minta pertanggungjawabannya,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayawijaya, Soleman Elosak usai memimpin sidang, Jumat (12/5/2017).

Dirinya pun berharap setiap fraksi dewan yang ada dapat mengkritisi atau memberikan masukan terkait LKPJ yang diberikan oleh pemerintah daerah, agar berguna sebagai masukan dan koreksi kepada pemerintah terkait pembangunan yang lebih pada tahun 2017 ini.

Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon R. Banua mengungkapkan, LKPJ tahun 2016 sekaligus sebagai evaluasi capaian kinerja tahunan yang dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya agar pelaksanaan pemerintahan dari hari ke hari semakin baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2016 masih banyak yang dihadapi yaitu tantangan yang berat dalam rangka mewujudkan atonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab.

Anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah, maka hasil pelaksanaan bagi pemerintah daerah wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.

“Materi yang akan disampaikan ini sebelumnya sudah diperiksa oleh BPK RI perwakilan Papua dari tanggal 1 April hingga 2 Mei 2017 lalu dan kita harap semoga opini hasil pemeriksaan kita bisa tetap kita pertahankan,” kata Jhon Banua. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

DPRD Jayawijaya tak dilibatkan dalam kunjungan Presiden

Selanjutnya

Jayawijaya anggarkan Rp11 miliar untuk FBLB 2017

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua