TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Advokat tolak isu anti SARA
  • Minggu, 14 Mei 2017 — 17:19
  • 7837x views

Advokat tolak isu anti SARA

Kita gelar aksi bergandengan tangan memberi pesan advokat dari beragam latar belakang suku agama ras dan keyakinan politik akan terus menjaga kebhinekaan dalam menjalankan profesi
Ilustrasi (Jubi/Nu.or.id)
ANTARA
[email protected]
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jakarta, Jubi – Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Juniver Girsang, menggelar aksi menolak isu antisuku agama dan ras (SARA) guna menjaga kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat hari bebas kendaraan di sepanjang Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu ( 14/5).

"Kita gelar aksi bergandengan tangan memberi pesan advokat dari beragam latar belakang suku agama ras dan keyakinan politik akan terus menjaga kebhinekaan dalam menjalankan profesi," kata Ketua Umum Peradi Juniver Girsang di Jakarta.

Berdasarkan hasil pantauan, sekitar 400 anggota Peradi dari seluruh daerah, DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Nasional turut mengikuti aksi tersebut dengan mengenakan baju kaos warna putih.

Selain menggelar aksi itu, para advokat juga menyuarakan tiga hasil rekomendasi yang telah disepakati dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi yang berlangsung sejak Jumat-Sabtu (13-14 Mei 2017).

Ketiga rekomendasi itu yakni pertama meminta DPR RI segera membahas dan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP yang menjamin hak dan pelaksanaan peran advokat sebagai penegak hukum, serta jaminan hak saksi didampingi advokat saat pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan.

Kedua, Peradi berharap pemerintah dan DPR RI untuk mengajukan perubahan kitab undang-undang perdata dan hukum acara perdata menjadi prioritas dalam program legislasi nasional.

Sedangkan yang terakhir, institusi kepolisian dan penegak hukum diminta untuk tegas dan tidak ragu dalam memproses hukum setiap orang dan kelompok yang mengganggu ketertiban sosial, keamanan masyarakat dan mengusik dasar negara Pancasila. (*)
 


 

loading...

#

Sebelumnya

MUI: Korupsi Al Quran tidak lecehkan agama

Selanjutnya

SKCK "pembunuh" nasib eks teroris

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat