PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Mamta
  3. Kesbangpol: ormas yang sah punya empat pilar 
  • Selasa, 16 Mei 2017 — 11:39
  • 511x views

Kesbangpol: ormas yang sah punya empat pilar 

“Di situ kita lihat adalah anggaran dasar rumah tangganya, yang pertama dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ikha dan NKRI. Empat pilar itu yang kita lihat baru kita bisa sahkan,” katanya kepada Jubi di kantor wali kota, Senin (15/5/2017).
Ilustrasi demo tolak ormas radikal dan selamatkan NKRI di Jayapura – Jubi/IST
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Evert Merudje menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sah dan legal mempunyai empat pilar. 

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Keormasan. Disebutkan, setiap ormas dan LSM wajib mendaftarkan diri di Kesbangpol sebagai instansi teknis.

“Di situ kita lihat adalah anggaran dasar rumah tangganya, yang pertama dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ikha dan NKRI. Empat pilar itu yang kita lihat baru kita bisa sahkan,” katanya kepada Jubi di kantor wali kota, Senin (15/5/2017).

Ia mengakui, ada beberapa organisasi yang aksesnya bukan Pancasila, sehingga harus ditolak. 

“HTI pernah datang, dan ada satu datang lagi sebelum Jafar Umar Thalib. Ada yang menyamar sebagai tukang sayur, tukang kue, tetapi kami dengan tegas menolak mereka ini,” ujarnya.

Selain itu salah satu yang juga ditolak oleh instansi yang dipimpinnya itu jika adanya organisasi ganda.

“Kita akan sahkan hanya yang negara akui,  karena bagi kami jangan sampai ada penyesatan apalagi pemerintah,” katanya. 

Untuk itu pihaknya berkomitmen akan terus menjaga organisasi paham-paham radikalisme yang masuk dengan tidak memberikan izin tanda terdaftar serta organisasi atau  LSM lainnya yang bertentangan dengan empat pikar tersebut. 

Aktivis Ilalang Papua, La Hardin berpendapat jika ada ormas yang memiliki azas atau keinginan untuk mengubah empat pilar kebangsaan, maka sangat aneh jika justru dibiarkan. 

“Bagaimana pemerintah, dalam hal ini TNI dan polisi begitu gagah menghadapi OPM di Papua, GAM di Aceh atau RMS di Maluku, tapi begitu takut menghadapi ormas seperti HTI ini?” katanya. 

Menurut La Hardin negara khilafah seperti yang mereka inginkan tentu tidak bisa diterapkan di Indonesia ini. 

“Itu jika kita masih mau ber-Indonesia. Kecuali kita sudah tidak mau ber-Indonesa, kasih tinggal dorang (maksudnya membiarkan ormas HTI) sudah.  Sayangnya memang mereka ini sudah begitu kuat ada dalam pemerintahan,” katanya. (*)

Sebelumnya

2016, PN Jayapura tangani 70 kasus narkotika dan perlindungan anak

Selanjutnya

Lobi gedung DPR Papua dilahap api

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua