Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pendataan siswa untuk dana BOS dikhawatirkan jadi proyek
  • Selasa, 16 Mei 2017 — 21:37
  • 1904x views

Pendataan siswa untuk dana BOS dikhawatirkan jadi proyek

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi pendidikan, Natan Pahabol khawatir ada kecurangan dalam pendataan siswa untuk kepentingan bantua dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Caption Foto: Ilustrasi Siswa SD di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi pendidikan, Natan Pahabol khawatir ada kecurangan dalam pendataan siswa untuk kepentingan bantua dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia mengatakan, kemungkinan ada pihak sekolah yang bermain. Menjadi itu lahan proyek dengan melaporkan jumlah siswa tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Pemberian dana BOS untuk setiap sekolah kan bervariasi, disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau sekolah-sekolah di kota, kemungkinan kecil memanupulasi data, karena mudah dipantau, tapi yang di kampung-kampung. Di pedalaman, bisa saja," kata Natan kepada Jubi, Selasa (16/5/2017).

Menurutnya, akan lebih baik kalau dana itu tidak ditransfer langsung kementerian terkait ke rekening sekolah. Tapi ditransfer ke Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota dan pihak dinas yang akan menyalurkan ke setiap sekolah, sesuai jumlah siswa di lapangan.

"Saya curiga di kampung-kampung ada penambahan jumlah siswa. Bisa saja ini dijadilan proyek ini, kalau pihak sekolah niatnya kurang baik, bisa tipu pihak di Jakarta. Misalnya siswanya hanya 200 orang kemudian dilaporkan 500 orang. Ada penambahan siswa. Kan mereka bisa masukkan nama-nama siswa siluman," ujarnya.

Katanya, pembagian dana BOS berdasarkan jumlah siswa sebenarnya ada bampak baik buruknya. Dampak baiknya, sekolah yang jumlah siswanya sedikit, dan pengelolaan dananya benar-benar jujur, dapat memanfaatkan dana itu untuk keperluan lain.

Kekhawatiran penyelewenangan dana BOS tidak hanya di Papua, namun juga Papua Barat. Aktivis pendidikan di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Robertus Nauw menyayangkan minimnya pengawasan Dinas Pendidikan setempat terhadap penggunaan dana BOS di tiap sekolah.

Ia menilai, minimnya pengawasan menjadikan dana BOS rawan dikorupsi. Dana BOS menjadi semacam “lahan basah” bagi segelintir oknum untuk bagi-bagi jatah.

"Misalnya di SD Kampung Bainkete, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Ada oknum kepala sekolah minta jatah Rp5 juta sebelum tanda tangan ijazah dan rapor, bahkan belum lama ini dana BOS dibagi habis antara oknum kepala sekolah kepada istrinya yang bukan guru tapi mendapat jatah Rp 5 juta, oknum komite sekolah dapat jatah Rp 2 juta dan kepala sekolah dapat jatah Rp 1 juta,” katanya kepada Jubi di Sorong belum lama ini.

Dugaan-dugaan penyalahgunaan dana pendidikan seperti ini kata dia, sangat memalukan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk belanja operasional sekolah malah dijadikan “sumber” penghidupan bagi segelintir orang. (*)

 
 
loading...

#

Sebelumnya

Pengembangan model klaster kampung berbasis SDA disosialisasikan

Selanjutnya

PAW legislator Papua kemungkinan dilakukan bertahap

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]bloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe