Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Dunia
  3. Warga desa di India Timur protes tambang batubara
  • Selasa, 04 Oktober 2016 — 14:05
  • 771x views

Warga desa di India Timur protes tambang batubara

Konflik terkait hak tanah sering terjadi di India. Pasalnya, banyak tanah dicari untuk proyek industri dan program pembangunan di negara yang perekonomiannya tengah melaju cepat itu.
Ilustrasi warga desa di India protes proyek pertambangan batubara di Distrik Singrauli di Madhya Pradesh, Februari 2014 – Reuters.com
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Bhubaneswar, India, Jubi - Warga desa negara bagian Jharkhand di India timur berjanji tak akan berhenti memprotes perusahaan tambang batu bara setelah empat orang tewas saat bentrok dengan polisi akhir pekan ini.

Dalam bentrokan, polisi melepas tembakan sehingga kegiatan di lokasi tambang terpaksa dihentikan. Warga desa Distrik Hazaribag mengatakan perusahaan negara NTPC Ltd telah melanggar hak hutan.

Perusahaan juga tak membuka lapangan kerja atau memberi kompensasi memadai saat mengambil alih lahan untuk pendirian lokasi tambang batu bara.

Pejabat perusahaan mengatakan bayaran yang diberikan sudah setimpal. "Kami tak mundur dan akan terus meningkatkan aksi perjuangan," kata Yogendra Saw, pemimpin gerakan protes, Senin (3/10/2016).

Konflik terkait hak tanah sering terjadi di India. Pasalnya, banyak tanah dicari untuk proyek industri dan program pembangunan di negara yang perekonomiannya tengah melaju cepat itu.

NTPC membayar lahan warga senilai dua juta rupee (30 ribu dolar Amerika Serikat) per hektar sesuai kesepakatan, kata B.B Mohapatra, pejabat bidang sumber daya manusia NTPC.

Warga sekarang menuntut bayaran hingga tiga sampai lima kalinya, tambahnya. "Situasinya sangat buruk," ujarnya.

"Kami telah menghentikan kegiatan di lokasi tambang. Operasi akan berlanjut sampai situasinya kembali normal," kataya.

Sejumlah aturan diberlakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir, termasuk Undang-Undang (UU) Akuisisi Lahan pada 2013 dan UU Hak Hutan. Aturan terakhir itu dibuat demi melindungi hak petani dan masyarakat adat.

Namun, implementasinya tak begitu jelas dan kurang membantu warga yang rentan dilanggar haknya, kata pegiat.

Pada Agustus, dua orang tewas di Distrik Gola, Jharkhand, saat warga desa memprotes penggusuran rumah untuk proyek pembangkit listrik. Saat itu mereka bentrok dengan polisi.

Awal tahun ini, pemerintah negara bagian Jharkhand menyetujui amandemen dua aturan yang memungkinkan tanah ulayat diambil alih untuk kepentingan komersial.

Pegiat lingkungan mengkritisi langkah itu guna mencegah penyalahgunaan lahan di negara kaya sumber daya. Pasalnya, konflik antara petani miskin dan pengembang industri cukup banyak terjadi di lokasi semacam itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Referendum Hongaria tolak kebijakan kuota migran

Selanjutnya

Harga minyak turun tipis setelah kesepakatan pemotongan produksi OPEC

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5653x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2816x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 2702x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe