Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Dunia
  3. Warga desa di India Timur protes tambang batubara
  • Selasa, 04 Oktober 2016 — 14:05
  • 847x views

Warga desa di India Timur protes tambang batubara

Konflik terkait hak tanah sering terjadi di India. Pasalnya, banyak tanah dicari untuk proyek industri dan program pembangunan di negara yang perekonomiannya tengah melaju cepat itu.
Ilustrasi warga desa di India protes proyek pertambangan batubara di Distrik Singrauli di Madhya Pradesh, Februari 2014 – Reuters.com
ANTARA
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Bhubaneswar, India, Jubi - Warga desa negara bagian Jharkhand di India timur berjanji tak akan berhenti memprotes perusahaan tambang batu bara setelah empat orang tewas saat bentrok dengan polisi akhir pekan ini.

Dalam bentrokan, polisi melepas tembakan sehingga kegiatan di lokasi tambang terpaksa dihentikan. Warga desa Distrik Hazaribag mengatakan perusahaan negara NTPC Ltd telah melanggar hak hutan.

Perusahaan juga tak membuka lapangan kerja atau memberi kompensasi memadai saat mengambil alih lahan untuk pendirian lokasi tambang batu bara.

Pejabat perusahaan mengatakan bayaran yang diberikan sudah setimpal. "Kami tak mundur dan akan terus meningkatkan aksi perjuangan," kata Yogendra Saw, pemimpin gerakan protes, Senin (3/10/2016).

Konflik terkait hak tanah sering terjadi di India. Pasalnya, banyak tanah dicari untuk proyek industri dan program pembangunan di negara yang perekonomiannya tengah melaju cepat itu.

NTPC membayar lahan warga senilai dua juta rupee (30 ribu dolar Amerika Serikat) per hektar sesuai kesepakatan, kata B.B Mohapatra, pejabat bidang sumber daya manusia NTPC.

Warga sekarang menuntut bayaran hingga tiga sampai lima kalinya, tambahnya. "Situasinya sangat buruk," ujarnya.

"Kami telah menghentikan kegiatan di lokasi tambang. Operasi akan berlanjut sampai situasinya kembali normal," kataya.

Sejumlah aturan diberlakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir, termasuk Undang-Undang (UU) Akuisisi Lahan pada 2013 dan UU Hak Hutan. Aturan terakhir itu dibuat demi melindungi hak petani dan masyarakat adat.

Namun, implementasinya tak begitu jelas dan kurang membantu warga yang rentan dilanggar haknya, kata pegiat.

Pada Agustus, dua orang tewas di Distrik Gola, Jharkhand, saat warga desa memprotes penggusuran rumah untuk proyek pembangkit listrik. Saat itu mereka bentrok dengan polisi.

Awal tahun ini, pemerintah negara bagian Jharkhand menyetujui amandemen dua aturan yang memungkinkan tanah ulayat diambil alih untuk kepentingan komersial.

Pegiat lingkungan mengkritisi langkah itu guna mencegah penyalahgunaan lahan di negara kaya sumber daya. Pasalnya, konflik antara petani miskin dan pengembang industri cukup banyak terjadi di lokasi semacam itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Referendum Hongaria tolak kebijakan kuota migran

Selanjutnya

Harga minyak turun tipis setelah kesepakatan pemotongan produksi OPEC

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6193x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5771x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3930x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe