Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP sebut Pemprov gagal tekan kematian OAP
  • Kamis, 18 Mei 2017 — 15:07
  • 1830x views

DPRP sebut Pemprov gagal tekan kematian OAP

Jayapura, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi I yang membidangi Politik, Pemerintah, Hukum dan HAM menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua Periode 2013-2018 gagal menekan angka Kematian orang asli Papua (OAP) di Papua.
Ilustrasi orang asli Papua  - Ist
Abeth You
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi I yang membidangi Politik, Pemerintah, Hukum dan HAM menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua Periode 2013-2018 gagal menekan angka Kematian orang asli Papua (OAP) di Papua.

"Hari-hari ada saja informasi kematian baik di rumah sakit, kecelakaan lalu lintas (lakalantas), Miras, penembakan, dan lain sejenisnya," jelas anggota Komisi I, Laurenzus Kadepa kepada Jubi via pesan singkatnya, Rabu, (17/5/2017) lalu.

Ia menyayangkan kondisi yang terjadi. Sebab, dengan situasi ini dianggap bahwa belum terbangunnya komunikasi yang baik antara Pemprov dengan pihak keamanan (Kepolisian). "Dan dengan semua stakeholder di Papua agar bersama-sama menekan angka kriminal dan kematian OAP adalah kelemahan pemimpin daerah," Kata politisi Partai NasDem ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk membangun Papua tidak bisa melakukan dengan ucapan kata-kata manis belaka. Namun, dengan tindakan nyata.

"Banyak terobosan yang sudah dibuat (Pemerintahan kini), namun hal utama terkait dengan manusia dilupakan. Maka, kami sarankan perlu adanya Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) atau suatu badan baru urusan Orang Asli Papua," bebernya berharap.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathe Mamoyao mengatakan, perubahan dalam sistem pemerintahan menyebabkan banyak orang asli Papua dinonjobkan.

"Perlu memperhatikan bidang pemerintahan umum demi memperkuat kapabilitas kelembagaan dan pemberdayaan anak asli Papua di lembaga pemerintah. Yang kami temui di lapangan, adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru, justru memberikan kesenjangan sosial signifikan yang akhirnya banyak mengorbankan orang asli Papua. Banyak orang asli Papua yang dinon jobkan terkait kebijakan OPD yang baru," tutur Mathea.(*)

loading...

#

Sebelumnya

Penerimaan casis Polri prioritaskan OAP jangan hanya slogan

Selanjutnya

Tergerusnya nilai adat penyebab mulai punahnya Cenderawasih

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe