Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Prancis-Polinesia minta PBB cabut Tahiti dari daftar dekolonisasi
  • Senin, 22 Mei 2017 — 13:09
  • 899x views

Prancis-Polinesia minta PBB cabut Tahiti dari daftar dekolonisasi

Prancis-Polinesia lagi-lagi meminta agar Perserikatan Bangsa-bangsa mencabut teritorinya dari daftar dekolonisasi.
Komite khusus politik dan dekolonisasi Sidang Umum PBB tengah mendengarkan pernyataan dari perwakilan teritori yang tidak berdaulat dan para pengaju petisi termasuk Prancis-Polinesia. /UN Photo via RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Saint Vincent, Jubi – Prancis-Polinesia lagi-lagi meminta agar Perserikatan Bangsa-bangsa mencabut teritorinya dari daftar dekolonisasi. Sejak empat tahun lalu, Sidang Umum PBB memasukkan Tahiti dan kepulauannya ke dalam daftar teritori yang harus didekolonisasi.

Permohonan itu diajukan delegasi untuk urusan hubungan internasional, Manuel Terai dalam sebuah seminar PBB di Saint Vincent dan the Grenadines. Menurut Terai, PBB telah mengabaikan resolusi yang dicapai oleh sidang parlemen Prancis-Polinesia pada Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak pemerintah maupun parlemennya yang diajak berkonsultasi tentang pengajuan Tahiti ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Pada saat itu, sidang PBB juga meminta Prancis untuk menggelar referendum sebagai pemenuhan hak menentukan nasib sendiri di Prancis-Polinesia. Namun, Paris sejauh ini tidak menunjukkan sedikit pun gelagat akan memenuhi permintaan PBB tersebut.

Menurut Terai, Prancis-Polinesia merupakan sebuah teritori otonom dalam pengertian sesuai piagam PBB dan oleh karena itu tidak seharusnya ada dalam daftar teritori yang harus didekolonisasi. Dengan status otonom seperti ini, hanya beberapa urusan yang diserahkan kepada Prancis, yaitu urusan pertahanan, hubungan luar negeri dan peradilan.

Prancis menganeksasi Kerajaan Tahiti pada tahun 1880. Sejak itu, posisi geografis Tahiti yang berubah nama menjadi Prancis-Polinesia itu selalu dimanfaatkan Prancis dalam setiap perang berskala besar seperti Perang Dunia I dan II.

Bahkan, pascaperang dunia II ketika Prancis melakukan uji coba senjata nuklirnya menggunakan atol di area Tahiti. Hingga saat ini, dampak kerusakan yang diakibatkan oleh uji coba senjata nuklir tersebut masih dapat dirasakan oleh masyarakat Tahiti.

Proses pengadilan yang terkait pemberian kompensasi bagi korban uji coba senjata nuklir di Tahiti pada tahun 1950-an masih terus berlangsung di Paris. Sementara, di Tahiti sendiri, para korban masih menunggu hasil kepastian sidang pemberian kompensasi tersebut. **

loading...

Sebelumnya

Penjualan alkohol harus dikendalikan selama pemilu

Selanjutnya

Pemogokan pemadam kebakaran di Tahiti lumpuhkan penerbangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe