Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Girardin kembali nyatakan komitmen dukung referendum Kaledonia Baru
  • Senin, 22 Mei 2017 — 13:27
  • 1052x views

Girardin kembali nyatakan komitmen dukung referendum Kaledonia Baru

Menteri Luar Negeri Prancis yang baru, Annick Girardin telah kembali menegaskan sikapnya bahwa pemerintah Prancis akan mendukung penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kaledonia Baru sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan Noumea tahun 1998.
Menteri Luar Negeri Prancis yang baru, Annick Girardin seusai mengikuti rapat kabinet Emmanuel Macron di Istana Presiden Prancis, 18 Mei 2017. /AFP via RNZI
RNZI
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Paris, Jubi – Menteri Luar Negeri Prancis yang baru, Annick Girardin telah kembali menegaskan sikapnya bahwa pemerintah Prancis akan mendukung penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kaledonia Baru sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan Noumea tahun 1998.

Girardin yang baru pekan lalu ditunjuk menjadi Menlu Prancis oleh Emmanuel Macron mengatakan bahwa ia menunggu Kongres Kaledonia Baru untuk mengumumkan tanggal referendum. Jika Kongres tidak bisa menetapkan tanggal referendum, maka melalui plebisit, pemerintah Prancis yang akan mengumumkannya. Sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Noumea, referendum harus terselenggara sebelum November tahun depan.

Pada kesempatan itu, Girardin juga menyatakan bahwa Prancis akan mendukung setiap langkah dan keputusan rakyat Kaledonia Baru dalam referendum nanti. Bagi dia, sekarang ini yang perlu diselesaikan yaitu tahapan menuju referendum dan redaksional dalam surat suara.

Hak pilih dalam referendum hanya dimiliki oleh warga negara yang sudah bermukim dalam jangka panjang. Hal ini memicu perdebatan karena banyak warga Kaledonia Baru yang kini bermukim di luar negeri.

Kurang antusias

Para pemimpin politik di Kaledonia Baru dilaporkan kurang antusias terhadap penunjukkan Annick Girardin menjadi Menlu Prancis. Menjelang pemilu parlemen bulan depan, pemimpin partai Caledonia Together, Philippe Gomes mengatakan kini saatnya menunggu dan melihat langkah dan kebijakan pemerintah baru.

Bagi rakyat dan politikus Kaledonia Baru, kebijakan yang paling ditunggu dari pemerintah baru yaitu tentang pelaksanaan Kesepakatan Noumea 1998 dan penyelenggaraan referendum tahun depan.

Pemimpin prokemerdekaan, Roch Wamytan mempertanyakan kemampuan wanita asli Prancis seperti Girardin memimpin proses dekolonisasi di Kaledonia Baru. Politikus prokemerdekaan lainnya, Charles Washetine mengatakan bahwa waktunya kini sangat sempit untuk mengeluarkan plebisit. Pemerintah Prancis wajib menjadikan masalah Kaledonia Baru ini sebagai hal prioritas.  **

loading...

Sebelumnya

O’Neill memilih terus menambah utang

Selanjutnya

Pengungsi di Pulau Manus kirim surat ke PM Selandia Baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4671x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2759x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2652x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe